Sejak setahun terakhir, Dwi Ria Latifa, anggota Komisi III DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Kepri sering bolak-balik antara Jakarta dan Kairo. Bukan plesiran. Melainkan mendampingi suami yang ditugaskan menjadi Duta Besar RI untuk Mesir.
Menyeimbangkan antara tugas dan keluarga. Tak jarang, dia terpaksa mandi di Gedung DPR demi mengejar rapat dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Sesibuk apapun, dia tetap menjemput aspirasi masyarakat Kepri. Seperti apa kesibukan politisi dari PDIP ini membagi waktu antara tugas dan keluarga, berikut petikan wawancaranya dengan Ilham, wartawan Haluan Kepri di Karimun.
1. Pertama, saya ucapkan selamat atas dilantiknya suami Anda sebagai Duta Besar RI untuk Mesir. Apa yang terbayang pertama kali dalam fikiran Anda ketika mendapat kabar suami dipilih menjadi Dubes di Mesir?
*Harus disyukuri nikmat Allah, bahwa diberi kepercayaan suami-istri dalam posisi yang penting di negara ini. Tentu itu bukan hal yang biasa. Seberat apapun, kalau dipercaya oleh negara harus dijalankan dengan baik. Tetapi, yang terfikirkan sama saya pada saat itu, ketika tahu suami ditugaskan di Mesir, dan itu daerah rawan, apalagi sekarang rawan tingkat tinggi sejak adanya bom terakhir ini. Memang, ada kehawatiran yang besar juga bagi saya, karena namanya daerah rawan yang kita belum tahu datangnya bom yang tidak bisa diprediksi.
Memang awalnya saya agak sedikit khawatir, tapi akhirnya itu kita serahkan sama Allah. Kedua, begitu tahu dipindahkan kesana, tentu ada komitmen dulu antara saya dan suami. Apakah harus keluar dari DPR atau ikut full disana atau bagaimana? Saya juga berkonsultasi dengan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Beliau menyarankan saya untuk tetap aktif di DPR RI, dengan semaksimal mungkin mengatur waktu, dalam konteks manajemen waktunya untuk pekerjaan diatur dengan baik. Beliau katakan, Insya Allah yakin saya bisa. Kedua beliau minta memenej masalah kesehatan.
Tetapi, beliau arahkan saya untuk tidak meninggalkan DPR. Alhamdulillah juga, Ibu Menlu, Bu Retno antara saya dengan beliau cukup dekat sebagai teman. Beliau juga menjelaskan kepada saya agenda apa saja yang harus dihadiri sebagai pendamping Dubes. Seperti 17 Agustus, karena itu acara kenegaraan. Bulan puasa yang ada open house dengan masyarakat disana. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian, ada pejabat tinggi negara yang datang ke Cairo atau ada pertemuan penting antara Pak Dubes dengan pejabat tinggi negara di Mesir. Semua yang sifatnya insidentil.
2. Bagaimana Anda membagi waktu antara tugas sebagai anggota DPR dengan tugas mendampingi suami sebagai Dubes di Mesir?
*Awal-awal memang agak susah, karena beda waktu. Sebulan, dua bulan pertama saya masih kagok. Setelah itu, saya berangkat kesana sudah seperti ke Batam saja. Manajemen waktu untuk berangkat alhamdulillah sudah bisa diatur. Kalau yang sifatnya insidentil, sesudah masa kunjungan kerja Komisi III, kemudian reses di daerah pemilihan saya di Kepulauan Riau. Jika ada waktu 2 minggu untuk masa persidangan, baru saya ke Kairo, dalam 2 minggu saya bersama anak-anak. Kalau ada yang betul-betul libur seperti lebaran, baru bisa saya lama di Cairo. Kalau selama masa persidangan, Insya Allah bisa dipastikan saya akan ada di Jakarta atau di Kepri untuk menemui masyarakat disana.
Pernah agak berat terjadi, ketika saya hendak rapat pagi dengan Kapolri. Saya masih berada di Kairo. Saya tidak dapat tiket untuk berangkat ke Jakarta. Akhirnya, saya berangkat malam dan sampai di Jakarta jam 07.30 pagi. Artinya, begitu sampai di Airport saya langsung ke gedung DPR. Saya akhirnya mandi di kantor DPR RI. Kemudian, rapat dengan Kapolri dan Jaksa Agung jam 10 pagi. Sekarang, itu sudah biasa saya lakukan...hehehe.
3. Ketika ada dua agenda bersamaan, mana yang ada dahulukan antara tugas sebagai anggota DPR atau mendampingi suami sebagai Dubes di Mesir?
*Biasanya, saya akan mendahulukan tugas saya sebagai anggota DPR RI. Karena, saya disana hanya sebagai pendamping Pak Dubes, bukan saya Dubes. Pernah ketika Ibu Menteri Luar Negeri datang, saya di Kairo cuma 2 hari. Malamnya, ibu Menlu pulang ke Jakarta, saya juga kembali ke tanah air. Saya berangkat hanya untuk menerima Menlu dan mendampingi keseharian Pak Dubes. Artinya, skala prioritas tentu saya imbangi. Prioritas utama, tentu tanggungjawab saya sebagai anggota DPR. Kedua, baru sebagai istri Dubes.
4. Seperti apa dukungan dari keluarga besar terhadap karir Anda dan tugas suami di luar negeri?
*Alhamdulillah, semua keluarga mendukung saya. Kalau tidak sempat pulang ke Karimun, mereka bisa sempat saksikan saya di televisi atau lihat wajah saya di koran. Kami juga buat Whatss App keluarga. Ibu, kakak, anak dan cucu semua ada disana. Jadi, kalau saya mau berangkat ke Mesir atau daerah lain, pasti saya kabari. Jadi, semua bisa saling berbagi. Kita manfaatkan kemajuan teknologi saja. Sejak jadi anggota DPR, keluarga saya jadi bertambah. Masyarakat Kepri adalah keluarga bagi saya. Makanya, tak jarang saya menerima kunjungan mereka di rumah saya di Jakarta. Kalau tak ada masa sidang di DPR, saya yang turun ke Kepri.
5. Anda duduk di DPR RI berasal dari daerah pemilihan Kepri. Selama menjabat sebagai anggota DPR, aspirasi apa yang sudah Anda bawa ke pusat?
*Secara sistem, karena saya di Komisi III yang membidangi Hukum dan HAM, saat ini yang paling saya syukuri adalah memperjuangkan Polda Kepri dari tipe B ke tipe A yang diresmikan oleh Pak Kapolri kemarin. Alhamdulillah, itu bagian dari perjuangan saya. Sebenarnya, dari jumlah penduduk Polda Kepri belum masuk ke tipe A, tapi saya meyakinkan Kapolri, jangan lihat dari jumlah penduduk tapi teritorialnya merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga. Saya juga berterima kasih dengan Pak Asman Abnur yang tadinya anggota DPR RI dapil Kepri diangkat menjadi Menpan RB. Itu kerjasama yang baik antara saya dan beliau dibantu Pak Kapolda Sam dan Pak Yan Fitri, mantan Wakapolda Kepri. Beliau berdua, bisa menyiapkan naskah akademik dalam kurun waktu 2 hari. Naskah akademik itu kemudian saya bawa dalam rapat dengan Kapolri, hingga disetujui oleh Pak Kapolri dan Pak Menpan RB.
Naiknya tipe Polda Kepri itu secara riil tidak berdampak langsung ke masyarakat. Namun, secara sistem akan berpengaruh besar. Seperti terjadinya penambahan fasilitas di Polda Kepri. Salah satunya kapal patroli. Saat ini, kapal patroli milik Polda Kepri hanya ada satu, itupun dalam keadaan bocor.
Kedua, secara sistemik yang saya perjuangkan adalah didirikannya Pengadilan Tinggi di Kepri, tidak lagi menumpang di Pekanbaru, Riau. Karena, sejak 2002 sampai sekarang Kepri masih menumpang disana, itu nggak wajar. Ini saya anggap bagian dari PR saya. Selebihnya, dan lain-lain biarlah masyarakat yang menilai. Saya memang kurang populis, karena jarang memasang baliho yang besar-besar, saya lebih suka memberi bantuan buat masyarakat langsung untuk masjid, Posyandu, ibu-ibu pengajian dan kursi roda bagi masyarakat yang membutuhkan. Itu sistem yang langsung saya lakukan.
6. Dari seringnya turun ke masyarakat, apa keluhan yang sering disampaikan masyarakat Kepri kepada Anda?
*Listrik yang paling banyak. Seperti dua desa di Pulau Buru, Karimun. Masyarakat disana mengeluhkan tak ada listrik, saya bersama dengan anggota DPRD Kepri turun kesana. Kami mencoba membantu menyalurkan listrik tenaga surya. Masyarakat disana mengucapkan terima kasih, mereka ingin bertemu dengan saya. Nanti akan kami agendakan untuk turun kesana.
Saya kan dari Komisi III yang membidangi hukum dan HAM. Ketika ada keluhan seperti itu, saya harus pandai-pandai bekerjasama dengan teman-teman di DPRD Kepri maupun Karimun yang berasal dari PDIP, tentunya. Karena, anggaran itu hanya ada dalam anggaran pemerintah daerah. Kalau saya hanya bisa membantu dari biaya perjalanan atau gaji saya. Karena, dana aspirasi untuk itu tak ada.
7. Persoalan lain yang tengah Anda perjuangkan seperti apa?
*Kalau menurut saya, ada persoalan yang mesti kita wanti-wanti. Seperti investasi, contohnya Karimun. Satu kita harus syukuri banyaknya investasi. Karena, dampak Batam yang sedang bergolak. Ada hal yang saya pantau, sisi positif banyak investasi yang masuk ke Karimun. Tapi negatifnya yang perlu diwaspadai oleh pemerintah setempat adalah jangan sampai menjadi eksklusif, seperti beberapa perusahaan disini yang membuat "negara dalam negara", contohnya PT Saipem. Ada tiga pos sekuriti yang harus dilewati.Ada helipad disana.
Itu baru satu perusahaan. Makanya, saya tekankan kepada kepala daerah agar jangan mengeksklusifkan perusahaan asing. Apalagi, soal penempatan tenaga kerja asing. Pemerintah daerah harus memprioritaskan tenaga kerja tempatan. Kalau hanya untuk mendatangkan tenaga kerja asing, tak usah buka investasi disini.
8. Secara geografis, Kepri berbatasan dengan negara tetangga. Apa persoalan mendasar yang Anda lihat dengan posisi tersebut jika dilihat dengan tugas Anda di Komisi III DPR RI?
*Persoalan mendasar itu adalah narkoba. Sebagai wilayah perbatasan, disini penyelundupan sudah luar biasa. Kemudian, juga trafficking dan pelecehan seksual terhadap anak. Setiap rapat Komisi III dengan BNN, saya selalu akan bertanya perkembangan Kepri. Terakhir, berdasarkan prosentasi penggunaan dibandingkan dengan daerah lain yang berpenduduk padat, Kepri memiliki peringkat kedua di Indonesia peredaran narkoba.
Saya sudah sering katakan pada Pak Buwas (Budi Waseso), Kepala BNN bahwa penanganan narkoba di Kepri harus khusus dan spesifik. Jangan dianggap sebagai suatu hal yang seremonial mengucapkan, kalau Kepri punya pelabuhan tikus. Memang, Kepri punya banyak pelabuhan tikus dan narkoba itu masuk dari Malaysia melalui pelabuhan itu. Kalau kapal cuma punya satu, dan itupun bocor, bagaimana mereka bisa menangkap bandar-bandar narkoba itu. Mereka bertransaksi di tengah laut. Itu modus yang sudah sering terjadi di Kepri, termasuk Karimun. Sasarannya sudah merasuki ibu-ibu rumah tangga, apalagi pelajar. Termasuk juga pejabat dan aparatur PNS.
Maka dari itu, harus ada koordinasi semua institusi di Kepri ini. Jangan sampai jalan masing-masing. Kepada Kapolri, saya minta diperkuat dengan penambahan kapal patroli, bukan mobil patwal. Di Kepri tak perlu mobil patwal banyak-banyak, karena disini daerah kapulauan, yang perlu ditambah itu adalah kapal patroli.
9. Apakah itu sudah terealisasi?
*Belum. Saya sudah tiga kali bawa Komisi III rapat dengan Polda Kepri. Pertama itu ketika saya sedang memperjuangkan naiknya Polda Kepri dari tipe B menjadi tipe A. Kemudian, baru dua hari yang lalu kunjungan kerja spesifik Komisisi III untuk Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing. Saya meminta kawan-kawan di bagian anggaran untuk mau memperjuangkan semua kebutuhan Polda Kepri agar masuk dalam pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
10. Apa sih kebutuhan Polda Kepri untuk mengamankan wilayah Kepri ini?
*Secara riil saya belum dapat. Saya lagi minta data dari Karorena Polda Kepri. Besok akan dikirim kepada saya. Saya sudah minta dua bundel. Satu bundel buat Kapolri dan satu bundel buat Komisi III. Kalau dulu saya meminta naskah akademik untuk menaikkan tipe dari sisi geografis, kalau sekarang saya meminta apa sih riilnya yang dibutuhkan di wilayah Kepulauan Riau. Data itu akan dikirim sebelum rapat kerja dengan Kapolri.
11. Kalau memang penanganan narkoba di Kepri harus dilakukan secara khusus, apakah sudah ada langkah nyata yang dilakukan BNN sebagaimana permintaan dari Komisi III?
*Kalau dari Pak Buwas, beliau hanya menjawab secara nasional. Prioritas narkoba itu bukan hanya Kepri. Namun, peredaran narkoba itu memang lebih banyak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lebih dari 50 persen penghuni Lapas berasal dari kasus narkoba. Artinya, ada yang salah dalam konsep penegakan hukum. Sehingga membuat Menkum HAM menjerit karena dalam 2 bulan penghuni Lapas naik menjadi 20.000 orang lebih. Lapas over kapasitas, termasuk Kepri. ***
BUAT DALAM TABEL:
Daftar Riwayat Hidup:
Nama : Dwi Ria Latifa SH MSc
TTL : Tanjung Balai Karimun, 2 Desember 1966
Suami : Helmy Fauzy
Anak-Anak:
1. Genta Rizkie La Luma
2. Tan Jenar Kibar Lantang
3. Dayang Seruni Lintang Malaecca
4. Ameera Naaz Dara Patrizia
Riwayat Pendidikan
- SDN 02 Tanjungbalai Karimun 1979
- SMP Santo Yusup Tanjungbalai Karimun 1982
- SMAN 63 Jakarta Selatan 1985
- Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 1990
- S2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2012
- Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XL Lemhanas RI, Jakarta 2008
- S2 Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung (belum selesai)
Riwayat Jabatan
- Anggota DPR RI periode 2000-2004
- Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Peradi
- Pendiri dan Ketua Bidang Humas Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Anggota Dewan Pakar Serikat Pengacara Indonesia
- Anggota Persatuan Badan Hukum dan Hak Azazi Manusia Indonesia (PBHI)
- Pendiri dan Sekjen Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK)
- Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
- Mendirikan Kantor Pengacara RIALATIFA & Partners
0 komentar:
Posting Komentar