Sabtu, 01 April 2017

DPR minta Polri jangan jadi alat rezim penguasa tekan umat Islam

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik ‎Mudjahid meminta Polri jangan jadi alat rezim penguasa terkait penangkapan aksi Damai 313 Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath‎.

“Polri jangan jadi alat rezim penguasa apa lagi jadi alat Calon gubernur DKI Jakarta (Cagub) yang sedang berlaga. Kapolri harus milih akan dikenang dalam tinta emas penegak hukum yang adil atau dikenang dalam tinta hitam sebagai watch dog nya penguasa,” ujar Sodik saat dihubungi licom di Jakarta, Minggu (2/3/2017).

Politisi Partai Gerindra ini juga meminta Polri untuk menjelaskan kepada masyarakat ‎soal makar.

“Jelaskan kriteria makar sesuai UU agar masyarakat paham dan tidak ada kesan polri melanggar HAM,” ‎kata dia.

‎Sodik mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan seperti contoh kasus Iwan Bopeng dibiarkan bebas dan tidak diusut.

‎”Tegakan keadilan mengapa kasus lain seperti Iwan Bopeng yang akan mencincang alat negara TNI dibiarkan bebas,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sodik pemerintah bisa memusuhi Islam dan umat Islam sesuai dengan ideologi dengan misi politiknya. Tapi polri tidak bisa memusuhi umat Islam karena polisi alat negara bukan alat penguasa.

“Presiden pernah mengatakan pisahkan agama dari politk tapi nyatanya presiden menekan agama Islam untuk dan karena politik,” pungkasnya.@dg

Berita SebelumnyaAkhirnya, konvoi Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya dibatalkan

0 komentar:

Posting Komentar