Menpan RB Asman Abnur didampingi Gubernur Jatim Soekarwo usai acara pemberian penghargaan SAKIP di Kantor Gubernur Jatim. Foto: Sarifa-lensaindonesia
LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali merilis hasil nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk seluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.
Jika acara nasional itu biasanya digelar di Kantor Kementerian di Jakarta, namun kali ini acara digelar di Surabaya, Jawa Timur. Dan Pemprov Jatim dinobatkan sebagai salah satu peroleh nilai A untuk SAKIP. Hanya ada tiga provinsi di Indonesia yang memperoleh hasil dari nilai nilai A, selain Jatim yakni DI Yogyakarta dan Jawa Barat.
“Kalau provinsi yang dapat nilai A dulu cuma dua Jatim dan Yogjakarta. Sekarang tambah satu Jawa Barat. Dari 34 provinsi baru tiga saja yang dapat nilai A dan belum ada yang raih nilai AA,” kata Menpan RB Asman Abnur saat acara penyerahan piagam penghargaan SAKIP di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (31/1/2017).
Sedangkan untuk kabupaten kota yang meraih nilai A saat ini hanya Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung. Untuk tingkat lembaga kementerian, Asman mengaku telah melaporkan pada Presiden Jokowi dan hasilnya akan disampaikan langsung oleh presiden.
Sementara untuk hasil laporan SAKIP dari wilayah Jatim, Kalimantan, NTT, NTB, Bali, dan Lampung juga disampaikan oleh Asman. Untuk nilai AA belum ada kabupaten/kota yang memperoleh. Nilai A hanya satu yakni Banyuwangi.
Untuk nilai BB terdapat tiga daerah yakni Kab Tulugangung, Kota Malang, dan Kota Badung Bali. Kategori nilai B diperoleh 31 kab/kota, nilai CC 61 kabupaten/kota, nilai C 50 kabupaten/kota dan nilai D hanya satu kabupaten.
Menpan mengajak seluruh bupati dan walikota serta gubernur untuk meningkatkan kinerja. “Jangan kalah waktu karena waktu cepat berlalu. Jangan menyesal kalau sudah tidak menjabat baru sadar pentingnya SAKIP yang benar,” tegas dia.
Asman mengungkapkan empat strategi khusus untuk bisa meraih predikat SAKIP yang baik. Pertama yakni Money Follow Programme (uang mengikuti program), kedua yaitu stop pemborosan anggaran dan ketiga adalah fokus pada kinerja bukan SPJ dan penerapan E-Government.
“Yang penting itu laporan kinerja dan keuangan. Selama ini yanhg sudah baik seperti Kabupaten Banyuwangi. Kami pun akan belajar banyak ke sana. Pemerintah pusat belajar ke pemerintah daerah kan gak papa selama itu baik,” tuturnya.
Pembelajaran melalui konsep studi tiru oleh Kemenpan RB pada Pemkab Banyuwangi ini, tambah dia, menjadi proses menuju reformasi birokrasi yang lebih baik. “Ini supaya inovasi tidak cuma dinikamti masyarakat Banyuwangi tapi juga masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, pemkab/pemkot lainnya juga diminta melakukan studi banding ke Pemkab Banyuwangi. “Kalau mau studi tiru gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Cukup di wilayah Indonesia saja seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung yang SAKIP nya sudah bagus dengan nilai A,” tukasnya.@sarifa
0 komentar:
Posting Komentar