Susilo Bambang Yudhoyono. (ISTIMEWA)
LENSAINDONESIA.COM: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa aksi demo merupakan bagian dari demokrasi. Presiden keenam itu juga meminta seluruh pihak agar pertemuan politik yang dilakukan orang di luar lingkar kekuasaan.
“Jangan kalau ada pertemuan politik yang di luar kekuasaan lantas dicurigai,” ujar SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/10/2016).
Hal itu dikatakan SBY menyangkut rencana unjuk rasa 4 November 2016 di Jakarta oleh sejumlah kelompok organisasi massa yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama diproses secara hukum lantaran pernyataannya yang mengutip sebuah ayat dalam kitab suci Alquran.
Dia mengatakan pertemuan politik seperti antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, lalu SBY sendiri dengan Wapres Jusuf Kalla dan dengan Menko Polhukam Wiranto.
Mantan Menko Polhukam era Megawati Soekarnoputri menekankan intelijen harus akurat dalam menyikapi setiap situasi termasuk pertemuan politik. Intelijen tidak boleh menjadi “ngawur” dan main tuduh.
Pada zamannya, intelijen tidak mudah melaporkan sesuatu yang tidak akurat. Dia sebagai pemimpin juga tidak mudah menuduh dan mencurigai ada orang-orang besar yang mendanai unjuk rasa.
“Kalau dikaitkan situasi sekarang, jika ada analisis intelijen seperti itu (menuduh) saya kira berbahaya. Berbahaya menuduh seseorang atau kalangan atau partai politik melakukan seperti itu (mendanai unjuk rasa). Itu fitnah, i tell you fitnah lebih kejam dari pembunuhan dan sekaligus itu penghinaan,” kata SBY.
Dia mengatakan pada 10 tahun era kepemimpinannya juga banyak unjuk rasa, tetapi pemerintahan tidak jatuh, bahkan ekonomi tetap tumbuh dan pemerintah tetap bisa bekerja. “Saya tidak alergi dengan unjuk rasa, saya telah buktikan selama 10 tahun,” jelas dia.
Dia mengingatkan peristiwa Arab Spring saja tidak ada yang mengomandoi. Semua terjadi karena perkembangan teknologi dan media sosial yang viral.@*/licom
0 komentar:
Posting Komentar