Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad di Ponpes Tebuireng, Jombang. (LICOM/Muhammad Ibnu Alfarobi)
LENSAINDONESIA.COM : Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad menghasilkan Piagam Tebuireng. Diharapkan jadi panduan menangkal disintegrasi bangsa dari kemerosotan terhadap penghayatan ideologi bangsa, nilai spiritual, akhlaq, dan kepedulian sosial, Sabtu (05/11/2016).
Rapat akbar ini melibatkan sejumlah tokoh dari berbagai unsur di antaranya pakar kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, kedaulatan pendidikan, dan kedaulatan cyber, serta Ulama dari berbagai penjuru Indonesia, bertujuan meneladani dan melaksanakan resolusi jihad.
Dalam Rapat akbar yang diselenggarakan tersebut secara total membahas kedaulatan bangsa dari berbagai lini mulai sektor ketahanan, pendidikan, ekonomi, dan digital. Sehingga dalam mengaktualisasikan resolusi jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945 silam diperlukan formula untuk mengendalikan bangsa dari ketergantungan berbagai korporasi asing yang sebagian besar sudah menguasai berbagai sektor.
Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Sholahudin Wahid mengatakan kemandirian dan kedaulatan bangsa hari ini belum sepenuhnya tercapai, lantaran masih didikte oleh korporasi asing.
“Untuk menjadi bangsa yang mandiri, kita harus menanamkan rasa percaya diri terhadap khasanah pendidikan di Indonesia, menanamkan kemandirian bangsa untuk menjadi negara yang berdaulat dengan motivasi yang kuat melalui pendidikan,” tuturnya.
Ia menjelaskan melalui pembentukan karakter dengan pendidikan yang murni produk bangsa indonesia yakni sistem pendidikan pesantren sebagai khasanah kedaulatan bangsa. Pendidikan di Pesantren sudah meliputi banyak aspek, tidak hanya ilmu tapi juga pembentukan akhlak, karakter bangsa.
Selain kedaulatan pendidikan, bangsa ini juga harus bisa kuat dari segi kedaulatan digital. Untuk mewaspadai perkembangan zaman yang bisa saja mengancam kedaulatan negara. Harus diwaspadai perang cyber, agar tidak menjadi bagian yang menguntungkan pihak asing dengan menjadin pasar digital.
“Kedaulatan digital perlu diterapkan supaya tidak menjadi bulan-bulanan atau sasaran keuntungan negara lain. Kita ini pasar yang besar sekaligus sumber daya yang besar. Sumber daya kita diolah oleh orang lain kemudian dijual kepada negara lain,” tandas, Gus Solah, adik kandung Presiden RI ke IV KH Abdurrahman Wahid.
KH Mahfud Syaubari, penggagas FPB (Forum Peduli Bangsa) menilai perlu adanya gagasan untuk lebih peduli terhadap bangsa. “Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad ini perlu kita garis bawahi, sehingga harus kembali mengambil pesan penting dalam resolusi jihad. Setelah rapat akbar ini kami akan berupaya mem-follow-up dari apa yang sudah disepakati dalam forum tersebut, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto mengatakan Indonesia mungkin tidak pernah merdeka kalau tidak ada resolusi jihad. Sayangnya, sejarah ini putus, hilang, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari. “Makanya hari ini kami hadir bersama para kiai, guna disampaikan kepada masyarakat umum tentang keterlibatan ulama dan santri dalam menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.
Perwakilan kiai yang menandatangani piagam tersebut adalah KH. Anwar Mansur, Habib Sholeh Al Jufri, KH. Sholahudin Wahid, KH. Tuan Guru Turmudzi, KH. Mahfudz Syaubari, KH. Abuya Ali Akbar Marbun, Habib Nabil Al Musyawa, Habib Ahmad Zaen Al Kaff, dan Asisten Teritorial Mayjend TNI Wiyanto mewakili Panglima TNI Gatot Nurmantyo. @Obi
0 komentar:
Posting Komentar