GUBSU : HT Erry Nuradi Harapkan Kakan BPN Sumut Dapat Segera Selesaikan Komplik Tanah Di Sumatera Utara

PANTER – SUMUT, Gubenur Sumatera Utara H T Erry Nuradi harapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara yang baru dapat mendorong penyelesaian berbagai konflik pertanahan di Sumatera utara. Diantara persoalan yang perlu mendapat perhatian untuk penyelesaian segera adalah kasus tanah eks HGU PTPN, konflik tanah sari rejo dan  sengketa tanah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Perihal Tsb, disampaikan Gubsu saat menerima kehadiran Kepala BPN Sumut Bambang Priono yang baru mendapat amanah jabatan. 

“Pak Bambang ini dari track record nya adalah salah satu Kepala BPN terbaik, sebelumya bertugas sebaga Kepala BPN Surabaya. Harapannya bisa ikut berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Sumut yang cukup banyak,” ujar Erry, Kamis (3/11).

Erry sebutkan beberapa persoalan yang butuh perhatian dan penyelesaian segera yaitu persoalan tanah PTPN yang sudah terjadi sejak tahun 2002. Demikian juga persoalan tanah Sari Rejo yang melibatkan pihak Angkatan Udara RI dengan masyarakat, lahan register di Padang Lawas dan sengketa lahan PT KAI yang di atasnya sudah berdiri bangunan megah.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran Kanwil BPN yang baru dapat menyelesaikan dan mengurangi persoalan tanah yang ada. Juga sengketa tanah antara perusahaan –perusahaan dengan rakyat yang cukup banyak hampir 200 kasus. Mungkin dapat diteliti dan diselesaikan dengan dukungan BPN kabupaten kota,” kata Erry.

 “Kita, Pemerintah Provinsi tentunya akan mendukung program pertanahan nasional seperti prona, juga tupoksi lainnya dari BPN,” ujarnya.

Kepala BPN Sumut Bambang Supriono mengakui mendapat  pesan khusus dari Kepala BPN RI untuk penyelesaian kasus-kasus yang menonjol.

“Diantara kasus sengketa dan konflik pertanahan dan perkara yang paling menionjol adalah masalah eks HGU PTPN yang diduduki masyarakat,” ujar Bambang. 

“Banyak masyarakat yang menduduki tanah eks HGU PTPN. Biar bagaimanapun masyarakat juga anak bangsa,  warga negara Indonesia harus kita dari win win solusi apalagi PTPN juga negara yang harus memberi kontribusi kepada negara sehingga tertib administrasi hukum bisa dilaksanakan,” ujar Bambang.

“Sedangkan untuk konflik Sari Rejo pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Komis II DPR RI. Pada hari Selasa lalu pihaknya juga mendatangi warga masyaraat di Kelurahan Sari Rejo” ujarnya

 “Tahap sekarang ini sedang diidentifikasi berapa banyak warga yang ada disana , berapa luas yang dikuasai, dan alas hak kepemilikannyta seperti apa,” kata Bambang.

“Nampak-nampaknya ada arah positif untuk penyelesaian Sari Rejo, kita tinggal tunggu dan saya berharap juga doa masyarakat. Tidak perlu demo dan tidak anarkis, Inshaallah ada penyelesaian ” Pungkas bambang mengakhiri. (Aasof)

Menuju Sumber berita Klik Disini .....