Jumat, 18 November 2016

GNPF MUI Akan Gelar Aksi Damai III

Jakarta (HK)- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tidak puas dengan putusan Polri yang tidak menahan tersangka kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Aksi damai ketiga pun akan digelar pada 2 Desember.
GNPF MUI menggelar rapat koordinasi di Islamic Center, Jalan Tebet Utara, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11). Mereka mengaku tidak puas meski Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen GNPFMUI untuk gelar Aksi Bela Islam III, Jumat 2 Desember 2016," kata Pembina GNPFMUI Habib Rizieq Shihab saat konperensi pers.

Aksi itu akan digelar sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin. Peserta aksi akan menggelar salat Jumat dengan posisi khatib dan imam di Bundaran Hotel Indonesia.

Rizieq tidak merinci jumlah massa yang akan ikut dalam aksi. Kata dia, seluruh organisasi masyarakat telah diminta untuk ikut dalam aksi ini.

"Aksinya gelar ibadah, gelar sajadah. Jadi ini aksi super damai," kata dia.

Rizieq tidak ingin aksi berjalan kisruh. Ia mengimbau peserta yang ikut aksi di awal bulan depan memiliki komitmen menjaga kedamaian. "Dan juga tetap berjalan di dalam koridor konstitusi," kata dia.

Sementara itu, Panglima GNPF MUI Munarman mengatakan aksi tahap III berbentuk salat Jumat bersama dan istighasah. Ia pun meminta seluruh ulama dan umat Islam bersatu dan ikut dalam aksi ini.

"Waspada penggembosan dan adu domba. Menggembosi dengan cara macam-macam merayu dan menakuti," jelas Munarman.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengharapkan rencana demonstrasi susulan yang dilakukan pada 2 Desember 2016 tidak terjadi.

Menurut dia, kepolisian telah serius menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, Tito tidak melarang apabila masyarakat tetap ingin berdemo. Ia mengimbau agar demonstran mematuhi aturan.

“Kalau sampai ada isu demo tidak percaya kepada polisi, masyarakat bisa cerdas jangan sampai anarkis,” kata Tito di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, Jumat (18/11).

Tito mengatakan demonstrasi yang jumlahnya massif berpotensi rusuh karena sulit dikontrol. Sebab, muncul psikologi dari pendemo yang mudah dipicu apabila ada pihak ketiga yang memprovokasi.

Tito menilai apabila demonstrasi rusuh juga mengganggu keamanan bagi warga Jakarta bahkan bisa menimbulkan potensi keterpurukan bagi bangsa. Tito meminta apabila memang akan ada demonstrasi lanjutan maka sebaiknya dibatasi jumlahnya.

Panglima Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan pihaknya berkukuh berencana menggelar demonstrasi lanjutan pada 2 Desember 2016. Mereka tetap menuntut ditegakkannya hukum bagi Ahok.

Munarman mengatakan Ahok harus ditahan lantaran sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia mencontohkan beberapa kasus serupa, seperti Lia Eden dan Gafatar, yang pelakunya ditahan kepolisian. “Kami akan terus melakukan aksi karena hukum tidak tegak,” katanya.

Munarman meminta agar kepolisian tidak membedakan Ahok dengan tersangka lain dalam kasus serupa. Ia menilai polisi tidak menahan Ahok lantaran penyidik merasa takut dengan posisi Ahok dalam pilkada dan statusnya masih sebagai gubernur meski nonaktif. Ia pun menganggap penyidik tidak profesional. (ant/tmp)

Share

0 komentar:

Posting Komentar