Ignasius Jonan (kanan) dan ESDM Arcandra Tahar (kiri) setelah dilantik menjadi Menteri dan Wakil Menteri ESDM. Foto: tempo
LENSAINDONESIA.COM: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai, pengangkatan Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai pasangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 14 oktober 2016 kemarin dinilai sangat kental dengan nuansa politik. Bahkan cenderung mengabaikan latar belakang keahlian dan pendidikan menteri dan wakilnya itu.
Badan Formatur GMNI Surabaya, Charis Subarcha menyebut, selama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga belum menjelaskan secara transparan tentang kejelasan status kewarga negaraan ganda Archandra. Sikap presiden yang cenderung menutup-nutupi terebut seperti menjadi pembodohan bagi masyatakat awal politik.
“Presiden seolah olah tidak transparan dalam kasus arcandra soal kewarganegaraan ganda, jika kita mengacu pada pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia. Akibatnya banyak masyarakat tidak mengerti bahwa presiden memilih kabinetnya sesuai dengan Peraturan, kualitas dan kapabilitas di bidang tersebut atau tidak,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima LICOM di Surabaya, Minggu (16/10/2016).
Menurut Charis, posisi Menteri ESDM merupakan posisi yang banyak di incar oleh banyak orang, bahkan korporasi internasional juga sangat berkepentingan menempatkan orang-orangnya melancarkan program-program liberalnya di Negara Indonesia. Maka dari itu, Jokowi harus transparan soal alasan pengangkatan Jonan dan Arcandra sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM. “Ibarat peribahasa, jangan sampai ada udang dibalik batu,” katanya.
Charis menilai, pengangkatan dua mantan meteri yang sarat kepentingan politik tersebut semakin menambah catatan panjang carut-marutnya pemerintahan Jokowi-JK yang akan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2016 mendatang.
Bila Jokowi ingin memaksimalkan kondisi Energi dan Sumber Daya Mineral, lanjut Charis, jelas sangat keliru jika memilih Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai nahkoda.
Coba kita melihat profil dan keahlihannya: Menteri ESDM Ignasius Jonan Pria yang lahir di Singapura,21 Juni 1963 ini lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dan Tufts University. Jonan pernah menjabar sebagai Direktur Private Equity Citi pada 1999-2001, Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tahun 2001-2006, Managing Director and Head of Indonesia Investment Banking Citi Tahun 2006-2008, dan juga terakhir selaku Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Tahun 2009.
“Jelas secara track record tidak mempunyai kapabilitas di bidang ESDM tentunya,” tandas Charis.
Sedangkan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar yang lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Oktober 1970 ini merupakan lulusan Teknik mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Gelar Ir. Teknik dan Luluasan S2, S3 di Texas A&M University memiliki Track Record Asisten Peneliti Offshore Technology Research Center pada 1997–2001, Technical Advisor Noble Denton tahun 2000, Peneliti Technip Offshore 2001–2006, Hydronynamics Lead FloaTec LLC 2006–2007, Principal dan Presiden Asia Pasific AGR Deepwater Development System 2007–2009, Principal Horton Wison Deepwater 2009–2013 dan Presiden Petroneering 2013–2016.
“Jadi Arcandra juga belum bisa kita katakan sebagai seorang yang Ahli di bidang pengelolaan energi. Tidak hanya itu pro kontra tentang kewarganegaraan Arcandra yang belum lama ini saat dilantik menjadi menteri pun belum selesai,” bebernya.
Soal kewarganegaraan ganda Arcandra yang baru terungkap setelah dilantik sebagai Menteri ESDM beberepa waktu lalu sebenarnya telah membuktikan lemahnya kinerja perangkat negara maupun presiden, dalam hal ini adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Meteri Luar Negeri dan Menteri Sekretaris Negara.
“Tiga pejabat negara yang memimpin lebaga-lebaga itu dipertanyakan kinerja dan kredibilitasnya sebab telah kecolongan dalam kasus ini,” ujarnya.
Charis menilai, bahwa penunjukan pejabat Menteri dan Wakil Menteri ESDM haruslah orang yang tepat dan pengalaman di bidangnya. Hal ini mengingat fungsi dari Kementerian ESDM yaitu sebagai perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energy dan sumber mineral. Lalu pengelolaan barang milik kekayaan negara dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ESDM.
“Pejabat Menteri ESDM dan Wakilnya juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian ESDM di daerah, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Kementerian ESDM ini juga mempunyai tugas dan Pekerjaan Rumah yang sangat berat di tengah upaya proses pemerintah mengakusisi perusahaan-perusahaan energy dan tambang seperti halnya : Freeport,Mahakam,Natuna, blok masela dsb dan juga tentang beberapa dorongan revisi UU Minerba ataupun revisi UU Migas,” terangnya.
Sementara itu, Franklin Stefan, Badan Formatur GMNI dari Maluku Tenggara Barat mengatakan, Jokowi seolah secara terang-terangan memaksakan pengangkatan Jonan sebagai Menteri ESDM. Padahal, mantan Menhub tersebut tidak mempunyai kapabilitas dan bukan orang ahli di bidang energi.
Dengan kebijakan ‘sembrono’ ini, ujat Stefan, membuktikan jika bahwa dalam menjadi pemimpin negara Jokowi tidak bisa melihat potensi Sumber daya Manusia yang ada di negara ini. Padahal, masih banyak SDM kita yang lebih berkualitas dan mepunyai kapabilitas dalam mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di indoensia.
Contoh saja, Tri Mumpuni misalnya. Wanita yang akrab dipanggil Puni tersebut adalah tokoh masyarakat sipil penggerak pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang merupakan sumber energi terbarukan di lebih dari 80 lokasi.
Lalu ada William Sabandar yang merupakan putra Indonesia berdarah Maluku dan Toraja yang memiliki pengalaman internasional yang luas terutama saat menjadi Deputi Kepala Badan Pengelola Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan (REDD+) dan menjadi Special Envoy ASEAN untuk rehabilitasi Myanmar pasca bencana topan nargis.
Sosok Triharyo Susilo yang tidak boleh dilupakan sebagai orang yang sangat jelas mempunyai kualitas dan kapabilitas dalam mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral. Triharyo Susilo salah satu SDM bangsa Indonesia yang ahli dibidang Teknik Kimia ini telah malang melintang di sektor energi mulai dari migas hingga listrik dari sumber energi terbarukan.
Selain pengalaman panjangnya menjadi Dirut Rekayasa Industri sebagai BUMN yang membangun industri, Triharyo Susilo pernah berperan dalam sektor panas bumi sebagai sumber energi terbarukan yang terbesar potensinya di Indonesia ketika menjadi CEO Supreme Energy, sebagai satu-satunya pengembang swasta panas bumi yang telah melakukan eksplorasi sejak era UU panas bumi yang baru.
Triharyo Susilo yang lama berkiprah di Dunia pengembangan dan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan sosok yang tidak diragukan lagi dan sangat pantas menjadi Menteri ESDM serta kontribusi nyatanya bagi kemajuan sektor ESDM bangsa Indonesia.
“Tiga tokoh tersebut kami nilai lebih layak menjadi Menteri dan Wakil Menteri ESDM dibandingkan Jonan dan Arcandra. Ini karena basic dan kontribusi nyata dan konsistensinya dalam mengembangkan sektor ESDM dan berdampak positif bagi masyrakat”.
“Yang jelas Presiden jokowi mempunyai kepentingan politik yang tidak bisa dibaca oleh masyarakat biasa dalam pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri ESDM kemarin. Hal itu kami dasarkan bahwa masih banyak SDM bangsa ini yg mempunyai kualitas dan kapabilitas dalam menjadi nahkoda di kementerian ESDM, ini sama halnya presiden Jokowi memandang sebelah mata bahkan menutup mata akan potensi dan kualitas SDM bangsa Indonesia,” pungkas Stefan.@LI-13
0 komentar:
Posting Komentar