Dokter-dokter cantik ini melakukan aksi damai turun ke jalan dengan membagikan bunga mawar, menolak program pemerintah tentang DLP. @foto:obiMereka ini dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Jombang. Aksi damai di depan RSUD (rumah sakit umum daerah) setempat ini, karuan mengundang perhatian masyarakat.
Para dokter ini menolak program Dokter Layanan primer (DLP), yang dianggap sengaja dipaksakan oleh Kementerian Kesehatan, hanya demi kepentingan Menteri Kesehatan untuk cari muka kepada Presiden RI Joko Widodo.
Aksi damai ini juga diwarnai orasi secara bergantian. Lainnya, ada yang membentangkan berbagai spanduk bertuliskan penolakan program studi DLP. Mereka juga mendesak Pemerintahan Jokowi-JK agar memperbaiki program BPJS yang dinilai tidak mencerminkan kebijakan yang bermuatan harmonisasi terhadap tenaga medis di tanah air. Selain itu, mereka juga mengimbau ada perbaikan aspek pembiayaan BPJS dan pengawasan secara profesional.
Ketua IDI Jombang, dr Ahmad Zulkarnaen Iskandar menerangkan, program DLP dirasa sangat memberatkan calon dokter dan merendahkan serta meragukan kompetensi dokter yang selama ini melayani masyarakat di layanan primer. Padahal, lanjut dia, para dokter saat ini juga sudah melalui proses uji kompetensi untuk sertifikasi.
Kebijakan DLP dianggap sangat memberatkan para dokter. Pasalnya, program regulasi Dokter Layanan Primer itu, memaksa para dokter wajibi ikut uji kompetensi dengan biaya cukup mahal. Ironisnya, uji kompetensi ini dipakai dalih sebagai syarat untuk mendapatkan atau berstatus DLP sebagai syarat dapat berpraktik di masyarakat.
“Pembiayaan kuliah dokter (Fakultas Kedokteran) masih cukup mahal. Masyarakat yang kurang mampu belum bisa mengakses pendidikan kedokteran. Untuk itu, kami menolak DLP,” kata Ahmad menyampaikan aspirasi para dokter.
“Kami juga minta adanya perbaikan jaminan kesehatan nasional BPJS dalam hal harmonisasi kebijakan, aspek pembiayaan dan juga pengawasannya. Kebijakan otonomi daerah masih dilaporkan jadi kendala dalam penerapan program JKN. Sinkronisasi aturan BPJS dengan standar profesi juga harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya menyampaikan aspirasi dokter.
Jumlah dokter di daerah Jombang, misalnya, sekitar 290 yang tergabung dalam IDI. Mereka ini menjadi korban program LDP, sehingga banyak yang ikut melakukan aksi damai. Seperti juga aksi di daerah lain, mereka ini sekaligus juga memanfaat untuk memperingati ulang tahun IDI ke 66.
Menariknya, Direktur RSUD Jombang dr Pudji Umbaran, dan juga dokter RSUD Jombang, juga ikut turun ke jalan. Para dokter rumah sakit swasta di derah ini juga dibebastugaskan sehari hanya untuk bisa bergabung dalam melancarkan aksi. @ Obi
0 komentar:
Posting Komentar