Demo ini pun sempat memanas, ketika ratusan calon Satpol PP gelombang 2013, 2014, 2015 dihadang rekan mereka sendiri yang sudah jelas statusnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Batam, Hendri ikut meredam anggotanya.
Aksi Hendri malah mendapat makian dan umpatan dari demonstran. "Kembalikan uang kami, jangan hanya berani terima tetapi lepas tanggung jawab," kata salah seorang anggota Satpol PP meneriaki Hendri.
Untung saja, Kapolsek Batam Kota Kompol Erwin bersama personilnya berhasil meredakan situasi ini. Akhirnya, demonstrasi bisa berjalan dengan tertib. Mereka menyelipkan tuntutan mereka dalam beberapa spanduk. Antara lain, Kami Bukan Pencetak Uang. Jelaskan status kami dan Anggarkan Kami melalui ABPDP 2016".
Demo ini pun sempat memacetkan lalu lintas. Karena mereka sempat duduk sambil berorasi di tengah jalan simpang empat lampu merah Masjid Agung.
"Kami minta kejelasan status karena dua tahun bekerja tanpa gaji. Bahkan terakhir kami di test urine sebagai persyaratannya. Namun sampai saat ini nasib kami tidak jelas," kata salah seorang calon Satpol PP berorasi di simpang lampu merah.
"Kami bukan pencetak uang dan kami tidak takut. Pasalnya kami telah mengeluarkan uang puluhan juta untuk jadi tenaga Satpol PP, bahkan salah seorang rekan kami orangtuanya meninggal karena sakit memikirkan nasib anaknya. Kami minta Walikota Batam memperhatikan nasib kami," tambahnya.
Setelah puas berorasi, sekitar pukul 10.15 WIB para demonstran diterima Walikota Batam Batam didampingi Wakil Walikota Batam Amsakar, Sekda Agussaiman dan Kadis Kesbang. Lima orang perwakilan gelombang 2013, 2014 dan 2015 menyampaikan tuntutan mereka di hadapan Walikota Batam, Rudi.
Rio salah seorang perwakilan demonstran menyampaikan, pihaknya minta diangkat menjadi pegawai tetap gelombang 3 angkatan 7 Tahun 2014. "Selain itu kami juga meminta untuk segera dianggarkan pada APBD 2016," ujarnya.
Marsha perwakilan Satpol PP lainnya menambahkan, banyak tahap maupun proses sudah dilalui. Namun sampai saat ini belum ditemukan titik terang serta penyesaiannya.
Parahnya kata dia, setelah bertemu Ketua Dewan, tidak ada pengajuan anggaran 2014-2016. "Untuk itu kami minta kejelasan kenapa gelombang pertama dan kedua bisa sedangkan kami tidak, jadi kami minta penjelasan terhadap pak Rudi ," ujarnya.
Sementara itu, Walikota Batam Rudi mengatakan, dirinya sama sekali tidak tahu adanya penerimaan maupun rekrutmen Satpol PP. Bahkan dia tidak tahu kalian masuk melalui siapa dan silahkan laporkan saja siapa ang terima duit biar masuk sel.
Lanjut Dia, Untuk menganggarkan tidak semudah itu. Katanya, tidak mungkin dimasukkan lagi Satpol PP. Kalau dibutuhkan tentu akan dimasukkan, namun hari ini tidak bisa karena semua melalui proses. "Kami tidak akan terlibat dalam masalah ini. Kalau minta pertanggungjawaban saya tidak tahu karena kami tidak punya pertanggungjawaban untuk itu," jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad. Menurutnya, mekanisme perekrutmen Satpol PP tidak sejalan dengan aturan normatif. Karena Walikota Batam tidak tahu proses ini.
Padahal menurut UU ASN harus diumumkan formasi ini. Jika mekanisme tak jelas, maka akan bertentangan dengan aturan main yang ada, yakni Pegawai Negeri Sipil,. "Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus lewat mekanisme. Namun masalah ini akan dicarikan solusi.
Amsakar menegaskan lagi, untuk dianggarkan terhadap APBD berat. Karea mekanisme perekrutan tidak sesuai prosedur dan UU. Namun tetap akan dicarikan solusi jalan keluar yang terbaik," pungkasnya. Hasil pertemuan belum menghasilkan. Sekitar pukul 13.15 WIB ratusan calon Satpol PP membubarkan diri secara sukarela. ***(par)
Share
0 komentar:
Posting Komentar