Gubernur Soekarwo didampingi Kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapaty melantik Kushindarwito sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Dwi Listyawardani, Rabu (07/09/2016). Foto: Sarifa-lensaindonesia.com
LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Soekarwo menggelar pelantikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim yang baru, yakni Kushindarwito. Ia menggantikan Dwi Listyawardani yang merupakan pejabat sebelumnya.
Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) menarget Kepala BKKBN Jatim yang baru ini harus bisa mengatasi Angka Kematian Ibu (AKI) di Jatim saat ini jumlahnya mencapai 93,52 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional sebesar 359 per 100 ribu kelahiran hidup.
“Kita masih dibawah rata-rata nasional yakni 32 per 100 kelahiran hidup. Maka angka itu harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Termasuk untuk Angka Kematian Bayi (AKB) kita (Jatim) masih berada di 25,30 per 100 kelahiran hidup, dimana capaian itu masih belum memenuhi target MDGs,” tegasnya usai pelantikan didampingi Kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapaty di Gedung Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (07/09/2016).
Hal lain, lanjut Soekarwo, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim yang baru juga diminta segera menyinergikan program Nawacita yang sedang dikerjakan dengan program BKBBN. Ia mencontohkan, berkaitan dengan Nawacita kelima mengenai peningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selama ini Jatim telah berupaya mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya mendorong agar Jatim menjadi provinsi industri.
“Dengan menjadi provinsi industri maka semakin banyak masyarakat usia produktif yang bekerja. Apabila banyak masyarakat yang bekerja maka laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan. Hal ini sebagai upaya mengurangi pertambahan penduduk dan juga mensejahterakan masyarakat,” jelasnya
Dipaparkan, hal tersebut terbukti dengan laju pertumbuhan penduduk di Jatim pada tahun 2008 terbanyak dibandingkan provinsi lain. Namun, komposisi tersebut berubah sekitar tahun 2013, dimana laju pertumbuhan penduduk nomor kedua setelah Jabar. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,610 dan angka kelahiran total (TFR) Jatim sebesar 1,946 berhasil ditekan melalui berbagai program kependudukan dan Keluarga Berencana (KB).
“Ini membuktikan, dengan semakin banyak usia produktif yang bekerja, kenaikan jumlah penduduk di Jatim bisa ditekan,” imbuh Gubernur
Karena itu pihaknya mengimbau BKKBN harus lebih peka terhadap kuantitas dan kualitas pendidik. Salah satunya melalui promotif frekuentif yang harus disampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya ikut Keluarga Berencana (KB).
“BKKBN harus bekerjasama dengan Ponkesdes untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena Ponkesdes bagian terdekat dari masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan,” tandasnya.
Sementara, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menambahkan, sesuai UU No. 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tentunya tugasnya bertambah, terutama mengimplementasikan Nawacita.
Nantinya program yang disusun harus menjangkau wilayah dengan kriteria miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, daerah kumuh dan daerah tertinggal lainnya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang tinggal didaerah tersebut bisa merasakan manfaat kegiatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara langsung.
“Program KKBPK juga harus dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualtias manusia Indonesia agar menjadi modal pembangunan yang memiliki daya saing dalam menghadapi bonus demografi, globalisasi, dan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Pelayanan KB juga diberikan dengan memperhatikan siklus usia reproduksi semtnera program pembangunan keluarga menggunakan pendekatan siklus kehidupan,” tukasnya.@sarifa
0 komentar:
Posting Komentar