"Jadi, kepala daerah yang punya nilai C bisa dipercepat jadi B sehingga pengelolaan anggaran yang belum sinkron antara program dan kegiatan bisa diperbaiki," kata Asman yang ditemui di kantornya, Rabu (17/5).
Asman menyebutkan terdapat sekitar 370 daerah yang nilai Lakip masih di bawah B. Ia berharap e-government bisa diterapkan di seluruh daerah. "Kalau bisa, saya yakin akan baik dalam administrasi daerah melalui e-government dan performance based budgeting," ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan sistem ini, pemerintah pusat tidak lagi menakar keberhasilan program daerah melalui penyerapan anggaran. Sebab, ia menilai banyak daerah yang mengalokasikan anggaran untuk program. "Ini programnya tidak jelas, uangnya habis, hasilnya tidak ada. Ini yang tidak boleh lagi," tuturnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan penetapan e-government ditargetkan selesai pada 2017. Sistem ini, kata dia, berfokus untuk membangun efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Intinya mempercepat reformasi birokrasi yang ujungnya memperkuat otonomi daerah," ucapnya.
Tjahjo mempertimbangkan pemberian sanksi berupa pembatasan alokasi dana pemerintah pusat ke daerah jika menghambat penerapan sistem e-government. Sanksi itu untuk mendorong percepatan penerapan sistem hingga akhir 2017.
"Menkeu sudah menyusun DAK (Dana Alokasi Khusus) yang berkeadilan," kata Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu (17/5).
Tjahjo berpendapat perlunya monitoring pemerintah pusat dalam perencanaan program di daerah yang harus melalui Musyawarah Rencana Pembangunan. Menurut dia, ini untuk memastikan program dan evaluasi berjalan. "Kemudian anggaran harus jelas apakah pusat dan daerah," kata dia.
Tjahjo Kumolo menambahkan sistem ini mengintegrasi program pemerintah pusat dan daerah baik sistem transparansia, perencanaan program, anggaran barang/jasa, dan retribusi pajak. "Yang penting masalah pelayanan publik, kita gunakan e-government," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan penerapan ini memastikan program strategis nasional bisa berjalan di daerah dan tidak menghambat program prioritas daerah. "Yang paling penting ada konektivitas ada integrasi dan sinergi," katanya.
Meski bakal mempercepat penerapan e-government pada tahun ini, baik Asman maupun Tjahjo, tak menegaskan adanya sanksi atau peringatan jika ada daerah yang belum mau menerapkan sistem ini.
"Daerah yang tidak mau akan kami paksa. Mau tidak mau akan ada sanksi. Dengan dinilai jelek, mau tidak mau, dia harus ikut," ujarnya. (tmp,mei)
0 komentar:
Posting Komentar