Senin, 15 Mei 2017

Kapolri Akan Cegah Deklarasi Gerakan Minahasa Merdeka

JAKARTA (HK)-- Seruan gerakan Minahasa Merdeka ramai dibicarakan di media sosial belakangan ini. Sejumlah media lokal juga memberitakan hal tersebut. Terkait dengan hal itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan akan mencegah deklarasi gerakan Minahasa Merdeka. Menurut Tito, deklarasi tersebut mengancam keutuhan NKRI.
"Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu pada saudara-saudara di sana bahwa kita sudah NKRI. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan," ujar Tito di Aula Asrama Haji, Jl WR Supratman, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/5).

Tito mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif terhadap warga Minahasa. Selain itu, dia menilai warga Minahasa mendeklarasikan merdeka hanya spontan.

"Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau, mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional. Makanya kita harus sama-sama jaga keutuhan negara kita, konflik tidak boleh terjadi," katanya.

Menurutnya, para pendiri bangsa sudah mewariskan NKRI kepada generasi penerus. Karena itu, persatuan harus terus dijaga.

"Sehingga saya mengimbau masalah primordialisme kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928-1945 sudah menepikan, meminggirkan perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa," katanya.

Faktor

Kapolri menyebutkan potensi pecahnya suatu negara karena faktor internal dan eksternal. Hal itu juga bisa terjadi di Indonesia. "Saya berpendapat saat ini potensi perpecahan NKRI bisa terjadi. Dari mana sumbernya, bisa dari internal dan eksternal," kata Tito saat memberi kuliah umum PMII di Aula Asrama Haji, Kota Palu, Senin (15/5).

Faktor Internal, Tito mengatakan, yaitu masalah pemerataan pembangunan ekonomi harus menyeluruh di setiap daerah. Apalagi, masalah ekonomi sangat penting dalam pembangunan nasional.

"Dari internal, justru permasalahan pemerataan pembangunan ekonomi. Kita mau belajar ilmu politik atau apa saja tentang kehidupn manusia maka ujungnya ke ekonomi perebutan sumber daya manusia," ujar Tito.

Lebih jauh, menurutnya, faktor eksternal dari politik internasional. Kata Tito, butuh sistem internasional untuk mengatasi kesenjangan di dunia.

"Kalau tidak mampu kita atasi akan rawan. Poltitik internasional dalam teori politik internasional dunia adalah anarki. Anarki bukan kekerasan artinya adalah terjadi ketidakaturan karena tidak ada otoritas yang mengatur. Dalam hal ini tidak seimbang. Kenapa anarki karena tidak ada negara dunia yang menjadi pemimpin," katanya. (dtc/net)

Share

0 komentar:

Posting Komentar