"Saya mengatakan (wacana Pembentukan Provinsi Khusus Batam) ini relatif prematur untuk menyikapi kondisi sekarang, yang benar kita coba selesaikan dulu persolaan ini," katanya ketika diwawancarai di kantor DPRD Kota Batam, Jumat (12/5).
Penolakan tersebut dilandasi dengan beberapa pertimbangan, salah satu poin mendasar yakni belum mampunya perekonomian Kota Batam dari sektor pendapatan untuk menopang pembangunan Provinsi baru dengan syarat pembentukan lima Kabupaten/Kota.
"Kalau pendapatan Batam diakumulasikan maksimal ada diangka Rp3,8 triliun. Dengan rincian Pemko Batam 2,53 triliun dan Bp Batam 1,2 triliun. Artinya dengan anggaran sebanyak itu untuk membiayai satu Provinsi dan lima Kabupaten/Kota dipastikan bisa sesak nafas," terangnya.
Dia memperkirakan, apabila keinginan pembentukan Provinsi Khusus Batam tercapai, ditakutkan akan menjadi bom waktu kedepan bagi masyarakat Kota Batam. Pasalnya anggaran sebesar Rp3,8 triliun hanya mampu untuk membiayai gaji pegawai sehingga pembangunan akan menjadi tersendat.
"Jadi ini terlalu prematur, kecendrungannya biasanya akan menjadi cacat kemudian hari, kita tidak ingin seperti itu, kita perlu mendiskusikan secara panjang dengan pemikiran jernih," imbaunya.
Amsakar menjelaskan, ketika Pemerintah mengambil sebuah kebijakan tanpa didasari pertimbangan secara matang maka dapat dipastikan dalam realisasinya tidak tepat sasaran sehingga tujuan pemerintah dalam mesejahterakan masyarakat tidak akan terwujud.
Pada hakikatnya peran dari Pemerintah itu sendiri, yakni harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya sekaligus memberdayakan, agar kehidupan mereka bisa lebih baik kedepan bukan malah membuat mereka semakin dipersulit dengan kebijakan emosional.
"Namun sebagai wacana biarlah bergulir, tetapi kita ingin disini perlu ada pemikiran cermat seluruh pihak, sebab masih cukup kompleks persoalan yang menyertai pembentukan provinsi khusus ini," ucapnya.
Disisi lain, Amsakar memahami bahwa keinginan masyarakat tersebut merupakan wujud kepedulian mereka terhadap Kota Batam di tengah kondisi perekonomian Batam khususnya dan Kepri umumnya terus merosot tajam, harusnya kita bersama fokus terlebih dahulu menyelesaikan masalah ekonomi.
"Saya hanya ingin katakan kedepan memang layak menjadi perbincangan, hari ini kita fokus menguraikan pertumbuhan ekonomi Batam yang sangat jeblok," timpalnya.
Sebelumnya Kepala Perwakilan BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra dalam keterangan tertulisnya menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan pertama 2017 mengalami perlambatan, dimana hanya berada pada angka 2,02 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor industri dan penurunan net ekspor dari konsumsi Pemerintah.
"Perekonomian Provinsi Kepri melambat pada triwulan I 2017. Pertumbuhan ekonomi Kepri hanya sebesar 2,02 persen, lebih rendah dibanding penumbuhan triwulan IV 2016 sebesar 5.24 persen,"sampainya.
Ditempat sama, Walikota Batam, Muhammad Rudi juga telah memberikan isyarat kepada seluruh pemangku kepentingan di Kota Batam untuk kembali duduk bersama dalam menyelesaikan kondisi perekonomian Batam.
"Semua pengambil kebijakan di Kota batam, mari kita dudukkanlah apa menjadi persoalan hari ini, pertumbuhan apa tidak jalan, kenapa mereka tutup. Ini kita harus cari solusi bersama," sampainya ketika diwawancara dikantor DPRD Kota Batam, Jumat (12/5).
"Rendahnya perputaran uang di Kota Batam ini, salah satunya masalah perizinan yang berada di Pemko dan di BP, apakah Pemko nyangkut atau BP nyangkut. Kita dudukkan saja jangan menunggu terlalu lama. Sambil menunggu keputusan dari Menko Perekonomian," katanya. (cw56)
Share
0 komentar:
Posting Komentar