Wakil Ketua Tim Data dan Saksi Anies-Sandi, Ahmad Sulhy, di Jakarta, menyerahkan berkas temuan kegaanjilan DPT kepada komisioner di KPU DKI Jakarta. Foto: Endang-lensaindonesia.com
LENSAINDONESIA.COM: Tim Pemenangan pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI yang menindaklanjuti laporannya soal carut-marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI 2017 putaran kedua.
Wakil Ketua Tim Data dan Saksi Anies-Sandi, Ahmad Sulhy mengatakan, laporanya tersebut dalam rangka menciptakan Pilkada bersih dan jujur.
“Karena KPU DKI serius terhadap laporan kami dalam rangka menciptakan pilkada yang bersih dan jurdil (jujur adil),” katanya di Jakarta, Kamis (13/04/2017).
Meski begitu, sambung Sulhy, KPU DKI juga harus melakukan langkah-langkah terkait lainnya, agar kontestasi kotak suara di ibu kota benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.
“Ada beberapa hal yang masih kami tunggu dari Pak Sumarno (Ketua KPU DKI) dan kawan-kawannya,” jelas Sulhy. “Termasuk dari instansi terkait. Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) misalnya,” ujar politisi Partai Gerindra ini
.
Misalnya, terkait daftar nama pindah yang datang dari luar daerah ke Jakarta dengan memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dari Dukcapil.
Kedua, konfirmasi dan klarifikasi data ganda dalam DPT temuan tim Anies-Sandi di Jakarta Utara sebanyak 3.231 pemilih. “Dan meminta bukan hanya dicatat dalam form D-2 KWK saja, tetapi ditandai atau diarsir dalam salinan DPT yang didistribusikan ke seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara),” beber Sulhy.
Selanjutnya, menyangkut daftar penerima surat keterangan (suket) pasca penetapan DPT dan memuat nama, alamat, NIK, dan nomor KK.
Terakhir, ucap eks aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, terkait DPT yang sudah ditandai atau diarsir KPU kota/kabupaten. “Yang dijanjikan akan disampaikan kepada kami, tim paslon 3,” kata dia.
KPU DKI telah melakukan penelusuran terkait DPT bermasalah yang dilaporkan tim sukses (timses) kandidat. Hasil kerja Sumarno cs, ditemukan 15.913 data pemilih yang tidak terdaftar dalam pusat data kependudukan.
“Paling banyak (di) Jaktim sebanyak 9.397 data yang tidak ada di data base dan Jakbar sebanyak 4.805,” ungkap Moch Sidik, Komisioner KPU DKI, beberapa waktu lalu.@dg
0 komentar:
Posting Komentar