Senin, 03 April 2017

Musibah Tanah Longsor Ponorogo, Soekarwo tolak bantuan Mensos Khofifah

Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo) dengan halus menolak bantuan dari Kementerian Sosial untuk para korban bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. Pemprov siap mencover seluruh bantuan bagi warganya. Foto: Sarifa-lensaindonesia

LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan Pemprov Jatim siap menanggung seluruh kerugian materi dan memberikan santunan kepada para korban musibah tanah longsor yang menimpa warga Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Sabtu (1/4/2017) lalu.

Karena itu, pihaknya menolak bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penanganan bencana yang ada di wilayah pemerintahannya. Sebelumnya, Mensos Khofifah Indar Parawansa menawarkan bantuan terkait musibah tanah longsor di Ponorogo lewat Dinsos Jatim.

Namun, buru-buru Soekarwo menolak bantuan tersebut dengan alasan Pemprov Jatim siap mencover bantuan secara keseluruhan untuk warganya.

“Prinsipnya, Pemprov bersama Pemkab Ponorogo siap menanggung mulai dari jadup (jatah hidup) para korban, santunan bagi korban meninggal masing-masing Rp 10 juta hingga tempat relokasi,” tegas Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (3/4/2017).

Lebih lanjut, pihaknya juga memikirkan permasalahan lainnya. Di antaranya bila hujan deras dan banjir besar, tanah yang ada di bawahnya juga berbahaya. Sehingga warga yang ada dibagian bawah juga harus segera direlokasi agar terhindar dari bencana tanah longsor yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Kami terus diskusi dengan bupati, juga dengan BPBD baik provinsi dan kabupaten terkait skenarionya bila terjadi hujan deras lagi,” katanya.

Sementara, dari segi early warning bencana, Desa Banaran di Kecamatan Pulung ini sebenarnya sudah berjalan baik. Bahkan, kepala dusun juga sudah menjadi kader bencana, sehingga sudah terlatih. Akan tetapi saat longsor terjadi, ada beberapa warga yang kembali karena ingin memanen jahe.

“Early warning sudah ada sejak seminggu sebelumnya dan sebagian dari mereka sudah berada di pengungsian. Tapi sebagian lagi ada yang kembali, itu tadi karena keperluan panen jahe dan pada akhirnya ada tanah longsor itu dan mereka menjadi korban. Soal ini diluar kuasa kita semua, tapi yang pasti pemerintah telah melakukan upaya preeventif dengan mengungsikan warga yang dideteksi ada di jalur berbahaya,” ungkap dia.

Untuk masalah relokasi, lanjut Pakde Karwo, Pemprov Jatim akan segera membangunkan rumah sementara bagi para pengungsi sambil menunggu proses berikutnya. Pemprov bekerjsama dengan Pemkab Ponorogo, dimana Pemkab bertugas mencarikan lahan/tanahnya. Sementara Pemprov bertugas mendirikan bangunannya.

Laporan terakhir, korban hilang akibat terkubur tanah longsor ada sebanyak 28 orang dan total korban yang mengungsi ada 30 KK. Hingga saat ini, proses evakuasi terus dilakukan. Dimana saat ini baru ada 6 eskavator yang dioperasikan dari total 10 alat eskavator yang dibutuhkan. Proses evakuasi ini juga sangat tergantung cuaca, sehingga bila hujan deras, proses ini hanya bisa berlangsung efektif enam jam.

Khusus soal pencarian korban, gubernur dua periode ini menjamin bahwa proses ini akan dilakukan sampai korban ditemukan secara keseluruhan. “Berdasarkan pertimbangan tokoh adat, proses akan terus dilakukan sampai semua korban ditemukan. Sebab mereka semua perlu untuk dimakamkan dengan baik,” tukas Soekarwo.@sarifa

0 komentar:

Posting Komentar