BATAM (HK) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar kegiatan pemanduan program kerja dan perencanaan anggaran KKBPK di tingkat provinsi, serta kabupaten/kota se Kepri selama dua hari.
Hal tersebut atas peningkatan nilai anggaran program kerja dan operasional BKKBN Kepri tahun anggaran 2017 sebesar Rp29 miliar, yang nilainya telah ditingkatkan hingga 15 persen, jika dibandingkan dari anggaran tahun 2016.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kepri, Samsul Bahrum mengatakan, BKKBN merupakan sebuah badan yang memiliki peran yang sangat penting, dan sangat besar untuk meningkatkan potensi inteletual bagi generasi Kepri kedepan dan taraf kehidupan masyarakat. Baik terhadap pertumbuhan perekonomian, pendididikan, kesehatan, dan kesempatan kerja secara individu maupun bermasyarakat.
"Dengan demikian, sangat diharapkan kinerja tim BKKBN Kepri dapat menghasilkan program utama pemerintah, serta keberhasilannya dalam penenekanan pertumbuhan angka jumlah penduduk Kepri menjadi dibawah 10 persen pertahunnya," kata Samsul, Selasa (31/1) siang usai membuka kegiatan panduan program kerja BKKBN Kepri Tahun 2017, di King Hotel Seraya.
Artinya apa, jelas Samsul, keberhasilan BKKBN Kepri dalam menekan jumlah pertumbuhan penduduk diKepri tentunya akan mempengaruhi taraf kebutuhan masyarakat terhadap akan barang barang konsumtif dan kebutuhan sekunder yang secara global.
"Nah dengan merencanakan jumlah keluarga yang hanya dua orang anak per KK, tentu masyarakat akan dapat mengatur, serta merencanakan kebutuhan hidup dan masa depan keluarga secara lebih baik dan fokus," ucap Samsul.
Dengan demikian, ungkap Asisten II ini, warga Kepri akan bisa meningkatkan intelektual generasi ke depan, dan peningkatan kesejahteraan perekonomian, baik secara individu maupun bermasyarakat.
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Uliantina Meiti mengungkapkan, untuk bisa mewujudkan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Kepri, perlu sinergisitas antara BKKBN dengan seluruh stake holder guna menghasilkan sistim perencanaan program yang sesuai dengan harapan pemerintah pusat.
"Tahun 2017 ini, kami akan menyusun enam program inti sebagai tupoksi dari BKKBN Kepri. Diantaranya peningkatan layanan terhadap masyarakat, agar tetap ber KB, menekan jumlah angka kelahiran bagi penduduk baru hingga di bawah 10 persen dengan menggiatkan kelansungan penggunaan alat kontra sepsi yang baik, dan melakukan program peningkatkan operasional terhadap keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang mandiri," ucap Uliantina Meiti.
Menurut Meiti ini, keberhasil program BKKBN untuk menerapkan masyarakat KB tersebut tentunya tak terlepas dari sinergisitas dan dukungan dari seluruh pemerintahan daerah. Baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupatan dan kota di Kepri.
"Kalau di hitung-hitung, kami ini memiliki keterbatasan personel, keterbatasan sarana transportasi kelautan bahkan keterbatasan anggaran setiap tahunya. Memang biaya operasional BKKBN Kepri tahun anggaran 2017 naik sebesar 15 persen hingga menjadi Rp29 miliar. Tapi, itu tidaklah cukup. Makanya kita perlu sinergisitas dengan seluruh pemerintah daerah," pungkasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov Kepri, Misni SKM mengatakan, untuk menyukseskan program dalam meningkatkan kwalitas kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, hendaknya dapat disinergikan dengan program dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri.
"Kita harapkan keenam program BKKBN Kepri dapat disinergikan dengan program RPJMD Privinsi Kepri. Sehingga, kedepannya kualitas dari masyarakat di Provinsi Kepri dapat lebih meningkat," ujar Misni.
Sebab, ungkap Kadis Pemberdayaan Perempuan ini, sesuai Undang-undang No52 tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Maka, BKKBN Kepri juga memiliki program yang sejalan dengannya yang bisa berkolaborasi dan peningkatan sinergisitas dilapangan.
"Kita telah menetapkan dan menerapkan RPJMD menjadi tiga, yaitu Program Kependudukan, Program Keluarga Berencana, serta Program Pembangunan Keluarga. Nah dengan keselarasan program RPJMD tentu bisa diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih dilapangan," pungkas Misni.
Selain diikuti tim kerja BKKBN se-Kepri, kegiatan pemanduan program kerja dan perencanaan anggaran KKBPK di tingkat provinsi, serta kabupaten/kota se Kepri itu, juga dihadiri oleh Sekda Pemprov Kepri, para Kadis dan kader KB. (vnr).
Share
0 komentar:
Posting Komentar