Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan tanggapan terkait pembentukan Tim Saber Pungli.
LENSAINDONESIA.COM: Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyebut alasan membentuk tim sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli) adalah menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016. Pembentukan tim yang beranggotakan dari Dinas Pemkot Surabaya, Kejaksaan, dan TNI-Polri ini diprotes legislatif karena tidak ada koordinasi.
“Tim ini dibentuk karena perintah Perpres. Jadi ya ada dasarnya, kalau tidak melaksanakan malah salah,” kata Walikota yang akrab disapa Risma ini, Rabu (01/02/2017).
Meski begitu, Walikota perempuan pertama di Surabaya sampai saat ini mengaku belum mengetahui mekanisme kerja dari unit Satuan Saber Pungli yang dibentuk. Apalagi, Ia tak mempunyai alat dan kewenangan dalam melakukan penindakan.
Hal yang sama juga terjadi soal kebijakan anggaran yang memang belum dialokasikan untuk operasionalnya. Padahal, mengacu pada SK Walikota No. 188.45/20/436.1.2/2017 disebutkan menyebutkan bahwa biaya pelaksanaan tugas Unit Satuan tugas dibebankan pada APBD kota.
“Alatnya untuk penegakkan pungli juga tidak punya. Kalau disuruh nyadap, nanti gak nyambut gawe. Sebetulnya biar polisi saja yang menjalankan sesuai bidangnya. Apalagi anggaranya memang belum dialokasikan,” tandasnya.
Lebih jauh, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini yakin di lingkungan pemerintah kota saat ini sudah tidak ada lagi praktek pungutan liar (Pungli). Karena semua proses perizinan dan dokumen kependudukan sudah menggunakan sistem Tehnologi Informasi (IT).
Dengan penggunaan sistem IT, akan memperkecil pertemuan antara petugas dengan orang yang mengajukan perizinan. Ia mengaku, bisa memantau seluruh proses perizinan yang berjalan, terutama di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) melalui kamera yang dipasang di tempat tersebut.
“Kedepan semua PNS akan kita tarik ke dalam semua. Untuk pelayanan do front office akan kita tampatkan tenaga outshorching,” pungkas Mantan kepala Bappeko ini.@wan
0 komentar:
Posting Komentar