BATAM (HK)- Pengelolaan parkir yang kurang maksimal dan turunnya anggaran pendidikan dibanding lima tahun terakhir, menjadi sorotan mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Batam dalam pandangan umum terhadap Ranperda APBD Batam, Jumat (13/1).
Seperti halnya disampaikan oleh Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Mesrawati Tampulon, mengatakan kalau dana yang dianggarkan untuk pendidikan turun dari tahum sebelumnya, dan itu akan membuat mutu pendidikan kota Batam akan menurun.
"Sekarang mutu pendidikan masih rendah, apalagi dikuranginya anggaran untuk pendidikan seperti sekarang, harap ini menjadi perhatian," ungkap Mesrawati selaku Ketua Fraksi Demokrat membacakan pandangan fraksina.
Selain itu, Demokrat juga menyoroti peran pemerintah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari distribusi parkir. Menurutnya, Pemko Batam harus bersungguh-sungguh dalam pengelolaan parkir, sehingga PAD dari sektor tersebut bisa lebih ditingkatkan.
"Kami mempertanyakan bagaimana Dinas Perhubungan mengatasi kebocoran PAD dari keberadaan lahan parkir," tanyanya.
Sementara itu, juru bicara dari Fraksi PKS, Rohaizat menyoroti setiap tahunnya pertumbuhan anak yang memasuki usia sekolah mencapai 20 persen, sementara itu dalam Rancangan APBD 2017 tidak ada memasukkan anggaran untuk Ruang Kelas Baru (RKB).
"Bagaimana akan bersaing dari segi SDM, tiap tahunnya pertumbuhan anak usia sekolah mencapai 20 persen, dan RKB sendiri tidak masuk dalam anggaran APBD 2017," katanya.
Ditempat yang sama, juru bicara fraksi Golkar, Ruslan Pasolle mengingatkan bahwa kenaikan pajak tersebut diperlukan secara sungguh-sungguh. Karena pajak dibutuhkan untuk membangun Batam. "Kita bisa saja menaikkan pendapatan PAD dengan menaikkan pajak, namun itu bukanlah diperlukan dengan sungguh-sungguh," kata Ruslan dalam penyampaian pandanganya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra, Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi wacana pemerintah bisa menaikkan pajak untuk menambah pendapatan PAD dari segi hiburan, rumah makan, dan hotel, yang mana mengingat peminatnya cukup banyak.
"Untuk hiburan, rumah makan, dan hotel, pemerintah bisa menaikkan pajaknya mengingat peminatnya cukup banyak," kata Nyanyang.
Dalam meningkatkan pendapatan PAD dalam segi pajak juga dikatakan oleh Eki Kurniawan, dari Fraksi Persatuan Keadilan, yang mengatakan supaya pemerintah bisa menggali objek pajak baru dalam meningkatkan PAD, terutama dalam Pajak Bumi dan Bangunan.
"Dalam meningkatkan PAD dari segi pajak, pemerintah sendiri seharusnya bisa menggali objek pajal baru terutama PBB," katanya.
Begitu juga dengan fraksi lainnya yang memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan APBD Batam, namun demikian 9 fraksi di DPRD Batam mendukung Ranperda APBD segera dibahas dan disahkan menjadi Perda APBD Batam 2017. (cw58)
Share
0 komentar:
Posting Komentar