Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution didamping Gubernur Soekarwo bicara di depan awak media di Jawa Timur.
LENSAINDONESIA.COM: Menteri Koordinasi Perekonomian RI Darmin Nasution di Jawa Timur, menegaskan, pemerintah akan terus meningkatkan upaya rehabilitasi irigasi dan lahan. Hal ini akan dituangkan dalam kebijakan baru untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan menjamin ketersedian pangan di Indonesia.
“Kunjungan kerja di Jawa Timur selama tiga hari ini, kami melihat Jatim selalu menarik untuk kita ikuti perkembangannya. Karena banyak hal yang menjadi pemicunya sudah dimulai,” ujar Darmin dalam konferensi pers di Surabaya, Sabtu (7/1/2017).
“Seperti sistem irigasi yang kita lihat di Mlirip (Kabupaten Sidoarjo). Melihat irigasi primer, sekunder dan tersier di lapangan. Di tingkatan primer oke saja, sekunder juga masih bagus. Tapi, begitu tersier memang ada kesulitan karena kewenangan terpecah,” tambahnya.
Darmin menjelaskan, upaya irigasi dibagi menjadi tiga yakni primer, sekunder dan tersier. Untuk primer merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan untuk irigasi sekunder tergantung luasannya dan tersier menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Namun tampaknya pengelolaannya kurang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
Kita akan evaluasi seperti apa sebaiknya, tersier bagaimana mengaturnya agar tidak ada pendangkalan, permukaan air teratur. Dan itu persoalan yang harus diurusi setiap musim tanam, bukan setahun sekali. Ini kita akan lihat manajemennya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Darmin menilai, sebenarnya sistem irigasi di Indonesia sudah dekat dengan swasembada pangan, namun kondisinya belum stabil. Selain itu, sekarang pemerintah juga akan fokus pada pengembangan tanaman padi, jagung, tebu serta hortikultura.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan persoalan lain yang saat ini sedang dikaji pemerintah soal penggunaan lahan di setiap pulau. Diharapkan pemerintah daerah menahan konversi lahan sawah menjadi bukan sawah.
“Kita harus bisa mempertahankan sawah berkelanjutan, karena dengan begitu bisa mempertahankannya dan swasembada berjalan dengan lebih baik, kemudian cepat mensejahterakan rakyat serta memenuhi kebutuhan pangan,” imbuhnya.
Gubernur Jatim Soekarwo yang menampingi Menteri Darmin, menambahkan, terkait upaya menjamin ketersediaan pangan prioritas utama pembangunan pertanian di Jatim, yakni memperbaiki infrastruktur pendukung yang sudah ada, bukan membangun baru. Salah satunya memperbaiki infrastruktur irigasi.
Pakde Karwo –sapaan akrab Gubernur Jatim– menegaskan, dengan sistem irigasi yang baik akan meningkatkan hasil pertanian dan meningkatka indeks pertanaman di Jatim.
“Manajemen pengairan dalam pertanian ini sangat penting. Misalkan, Sungai Bengawan Solo dibenahi, tentunya wilayah-wilayah di sekitarnya yang mengalami masalah kekeringan seperti Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Bojonegoro, Lamongan hingga Gresik akan terkena dampaknya dan hasil pertanian akan meningkat,” tukasnya.
Selama tiga hari mulai 5-7 Januari 2017, Menko Perekonomian dan rombongan blusukan di Provinsi Jatim. Dalam kunjungannya ini, Menteri Perekonomian didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Para Menteri ini di antarnya mengunjungi Perusahaan Industri Pertahanan dan Keamanan Indonesia (Industri Senjata) PT Dahana yang bekerjasama dengan PT Sari Bahari di Malang, Jatim. Selajutnya, melakukan peninjauan Situation Room Pengendalian Daerah Aliran Sungai Brantas Perum Jasa Tirta I.
Mereka juga mengunjungi mata air di Arboretum Sumber Brantas, Kota Batu, Koperasi Sinau Andhandani Ekonomi (SAE) di Pujon, Kabupaten Malang, meninjau Irigasi Delta di Dam Pajaran di Desa Mlirip Rowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dan meninjau sistem irigasi pertanian di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, serta Desa Kweden Anyar, Kabupaten Mojokerto. @sarifa
0 komentar:
Posting Komentar