Kali ini, PAN sindir rapor Jokowi-JK ‘semua naik’, harga diri bangsa turun

Kebijakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang bervisi jauh ke depan dampaknya memantik sindiran-sindiran pedas di kalangan parlemen Senayan.

LENSAINDONESIA.COM: Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dipenghujung tahun 2016 hingga memasuki tahun baru 2017, terkait menaikkan harga-harga komoditas dasar bagi masyarakat semakin mendapat sorotan serius dari banyak kalangan.

Pemerintah menerapkan kebijakan menaikan mulai tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tarif Dasar Listrik (TDL), hingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Bahkan, harga cabe rawit merah merah sebagai bahan pokok masakan pun meroket tinggi.

Kritik pedas, kali ini, dilontarkan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)‎ di DPR. Fraksi PAN menilai pemerintah harusnya bijak dalam menerapkan sejumlah kebijakan yang menyangkut komoditas orang banyak. Pemerintah seolah tak mempunyai konsep jelas dalam menata dan membangun bangsa Indonesia.

“(Rapor) semua naik, ada yang turun satu, harga diri. Yang turun tuh harga diri kita sebagai bangsa itu sudah turun. Kalau yang lain naik. Di luar itu enggak ada yang turun,” sindir ‎Ketua Fraksi PAN, Mulfachri Harahap saat dihubungi, Jakarta ‎Kamis (5/1/2017).

Politisi PAN ini mengaku menyambut positif semangat Pemerintahan Jokowi-JK dalam percepatan ‎pembangunan infrastruktur dengan menaikan pemasukan pendapatan negara.

Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR ini pun menekankan, pemerintah jangan lupa bahwa ada kepentingan yang lebih mendesak, yakni sejumlah kebutuhan dasar masyarakat disaat kondisi ekonomi saat ini masih lesuh.

‎”Saya ingin pemerintah lebih realistislah, bahwa oke infrastuktur penting, tapi jauh lebih penting untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari,” tegasnya.

“Harga tinggi, inflasi tinggi, tingkat pengangguran masih tinggi, kemiskinan dan kemudian
pemerataan,” sambungnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menyambut positif pernyataan Presiden Jokowi bahwa prioritas pemerataan harus dilakukan. Namun, pernyataan yang diikuti dengan berbagai kebijakan tidak tercerabut pada kepentingan bangsa.

“Tapi, janga‎n cuma lips service saja. Itu harus dibarengi dengan sejumlah program insentif, memang ditujukan bagi keinginan pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan,” pungkas Mulfachri. @yuanto

loading...

Menuju Sumber berita Klik Disini .....