Politisi muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Foto: istimewa
LENSAINDONESIA.COM: Politisi Muda Partai Golkar yang juga anggota DPR RI, Ahmad Doli Kurnia angkat bicara mengenai rencana pemerintah berencana melakukan evaluasi terhadap portal media online.
Ia melihat kasus tersebut melalui tiga perspektif.
Pertama, Indonesia adalah negara demokratis. Dimana, cirinya adalah adanya jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, dan informasi apapun.
“Apalagi saat ini situasi jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Media untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan informasi itu begitu berkembang seiring perkembangan iptek,” kata Doli keterangan tertulis yang diterima LICOM di Jakarta, Selasa (03/01/2017).
perkembangan cara komunikasi dan interaksi di masyarakat melalui media sosial, maka pendidikan yang diterapkan terhadap masyarakat mesti secara benar. Setidaknya, masyarakat dalam menerima informasi secara benar.
“Sehingga pendekatan yang harus dilakukan di dalam mendidik masyarakat menerima informasi secara benar, tidak bisa lagi dengan cara-cara primitif seperti zaman dulu yakni pembredelan, ancam mengancam dan tindakan represif,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah Jokowi menemukan cara yang cerdas untuk dapat mengajak masyarakatnya membangun sistemnya sendiri agar bisa menyaring informasi yang benar, baik, dan bermanfaat bagi mereka.
“Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu membredel sebelas media online, dan apabila akan dilakukan lagi, maka pemerintah saat ini jauh lebih buruk dari pemerintahan Orde Baru. Zaman begini masih ada bredel membredel,” kata Doli.
Apalagi kata Doli, bila motif pemberedelan itu karena media-media itu selama ini menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Ketiga, Doli melanjutkan, bila saja motif pembredelan karena media selama ini menyampaikan kritik kepada pemerintah, maka hal tersebut berbahaya. Sebab dengan begitu, pemerintah dinilai anti kritik dan tak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya
“Justru yang harus ditertibkan adalah sekelompok orang yang selalu dengan sengaja ‘memelintir’ gambar, kata-kata, kalimat, menjadi berita bohong (hoax) yang menguntungkan kepentingan politik seseorang atau kelompok tertentu, dan memojokkan kelompok mayoritas yang lain, seperti di Pilkada DKI Jakarta,” pungkasnya.[email protected]
0 komentar:
Posting Komentar