Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo bersama timnya saat melakukan sidak di PT Jaya Mustika di Desa Tumapel, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Saat sidak pihaknya menemukan keberadaan 29 TKA asal Cina yang bekerja disana. Sebanyak 26 TKA di antaranya tak mengantongi izin alias ilegal dan mereka semua dipekerjakan menjadi tenaga kasar di PT Jaya Mustika. (LICOM/Sarifah Aini) 
LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menegaskan membanjirnya tenaga kerja asing, terutama dari China bukanlah isu politis. Dia meminta tak sekedar menerima laporan dari Menteri Tenaga Kerja namun blusukan ke perusahaan yang ditemukan pekerja ilegal.
“Pekerja China ilegal ini sidah jadi infeksi sosial. Pemerintah cuma cari pembenaran!,” ujarnya, Senin (26/12/2016).
Arief menyitir data keimigrasian, dimana warga Cina menduduki posisi pertama masuk ke Indonesia. Tahun 2015, mencapai 1.401.443 orang yang mengunakan fasilitas bebas visa dan yang keluar 1.452.249.
“Selisih 50 ribuan WNA asal China ini kegiatannya ngapain kalau enggak jadi TKA illegal,” ujarnya,
Belum lagi yang masuk secara ilegal lewat kapal-kapal pengangkut barang dari China untuk mengangkut hasil usaha pertambangan. Kapal ini dijalankan perusahaan China di Indonesia di daerah remote area melalui pelabuhan yang dibangun oleh perusahaan China, yang tanpa dilengkapi CIQ fasilitas (Custom,Immigration dan Quarantine).
Yang pasti TKA China ilegal itu sudah menyebabkan Infeksi Ekonomi dan Sosial secara nasional dan berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan pengangguran terus bertambah. Serta tidak memberikan pemasukan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan TKA sebab TKA China dibayar dengan tingkat Upah dibawah Pendapatan Tidak Kena Pajak di Indonesia.
Adapun sisa gaji langsung dikirim kepada keluarga di China atau lewat eekening bank mereka di China oleh Kantor Perusahaan China yang berinvestasi di China.
“Pendapatan perkapita China sudah mencapai 6416.18 USD /pertahun. Jadi mana mungkin TKA China di Indonesia dibayar dengan upah standar Indonesia dibawah Rp5 juta. Ada triknya,” katanya.
Ketua FSP BUMN Bersatu ini menyindir jumlahnya mungkin baru jutaan mengingat Jokowi baru memerintah dua tahun. Diperkirakan angkanya bisa puluhan juta di masa depan karena kerjasama investasi dengan RRC meliputi barang/peralatan dan tenaga kerja China di segala bidang.
“Yang penting itu Joko Widodo jangan dikit-dikit ada masalah sosial, membuat pembenaran dengan alasan isu dan politis. Harusnya cek kebenarannya langsung blusukan ke tempat sektor-sektor investasi China di Indonesia. Lalu lihat sendiri benar enggak ada TKA ilegal China yang kerja disana lalu bisa berbicara bahasa Indonesia,” katanya kesal.
Bahkan kalau perlu, kata Arief, Jokowi membentuk Satgas Anti TKA illegal seperti di Malaysia dan tak melulu percaya laporan Menaker.@dg/licom
0 komentar:
Posting Komentar