BATAM (HK) - Kepala BP Batam, Hatanto mengatakan, posisi Batam yang strategis menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan terpenting bagi Indonesia, khususnya untuk investasi.
Untuk menunjang letak strategis ini, lanjut Hatanto, perlu dipikirkan bagaimana menyiapkan kawasan khusus industri keuangan. Demikian salah satu point penting yang mengemukan dalam Seminar Nasional bertema Pengembangan Batam sebagai Sarana Banking Offshore dan Tax Havens di ruang Balaiungsari lantai 3 BP Batam, Kamis (20/10).
Langkah tersebut, menurutnya, adalah upaya pemerintah memalalui Kementrian Keuangan menyiapkan beberapa strategi untuk menarik dana kalangan pengusaha dan orang kaya asal Indonesia yang uangnya disimpan diberbgai Bank Asing.
"Perlu mengkaji kawasan khusus perbankan dengan pendirian offshore banking, dimana sistim ini mengutamakan kepercayaan dan insentif pajak tetapi dengan jaminan keamanan dan pengembalian investasi yang tinggi," terangnya. "Tax heaven diartikan suatu negara mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak," jelasnya.
Wacana suaka pajak, imbuhnya, pernah dimunculkan Kementrian Keuangan RI dengan tujuan menarik dana perusahaan indonesia yang berbisnis diluar negeri. Sedangkan langkah lain, melalui UU Tax Amnesti yang disahkan DPR RI akhir juni lalu. Melalui ini para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya mendapat tebusan tarif rendah.
Tarik tersebut dibagi tiga kategori, yakni, Bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak bersedia merepatriasi asetnya diluar negeri dan terakhir deklarasi aset diluar negeri tampa repatriasi. "Hasilnya Pemerintah RI menargetkan perolehan Rp165 Trilyun atas kebijakan Tax Manesti ini," paparnya.
Seminar nasional kali ini menghadirkan pembicara, Prof Dorodjatun Kuntjono mantan Mentri Koordinator Bidang Perekonomian dengan penyampaian materi Grand Design Pengelolaan Kasawasan Batam.
Sedangkan Dr Muliaman D Hadad ketua dewan Komisioner OJK sebgaia pemateri tentang Pendirian Batam sebagai Offshore Bangking dan Dr Anggito Abimayu dari universitas Gadjah Mada, dengan dihadiri Ketua ISEI HKI Jakarta, Kepala BP Batam, Wakil Ketua BP Batam, Asosiasi Bisnis, Pengusaha, Pimpinan Perbankan, Deputi BP Batam, Gubernur dan lainnya.
"Seminar ini diharapkan menghasilkan pengetahuan bagi pelaku bisnis sehingga dapat merespon Offshore Bangking dan Tax Hevan dengan baik," kata Hatanto di ruang seminar.
Posisi Batam yang dimaksudkan, posisi berdasarkan UU no 44 tahun 2007 tentang perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas, secara resmi mendapat fasilitas kawasan KPBPB/Free Trade Zone. "Perwujudan Singapore Indonesia diharapkan dapat mendorong pengembangan industri dan investasi di Batam," ujarnya.
Kata Dia, Batam saat ini merupakan penyokong pertumbuhan ekonomi di Kepri sendiri, dimana 5 tahun terakhir mampu mencatat pertumbuhan yang baik dengan rata-rata mencapai 6,86 persen. Pertumbuhan perekonomian lima tahun terakhir ini merupakan tertinggi disumatra dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5.64 persen. (par)
Share
0 komentar:
Posting Komentar