Presiden Joko Widodo dan Ignasius Jonan saat masih menjabat Menteri Perhubungan.
LENSAINDONESIA.COM: Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Arcanda dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wakil Menteri ESDM, Jumat ini (14/10/2016). Penunjukan Jonan ini dinilai tepat untuk memberantas pungli dan mafia migas.
“Baguslah sudah tepat pilihan Pak Joko Widodo. Sudah barang tentu Jonan sangat dibutuhkan untuk memberantas pratik pungli dan mafia migas di jajaran ESDM yang selama ini membuat Indonesia tidak bisa berdaulat dalam sektor energi,” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono di Jakarta, Jumat (14/10/2016).
Yang sangat penting, lanjut dia, Jonan saat ini harus bisa menambah pemasukan negara untuk sektor pajak tambang dengan meneruskan relaksasi ekspor konsetrat, karena banyak yang belum siap.
Pabrik pengolahan hasil tambang mineral, menurut Arief, sama sekali tidak ada smelternya. Fakta, seperti hasil konsetrat tambang nikel dengan kandungan 1,8 persen nikel harus bisa dieksport, karena mempunyai harga yang cukup tinggi di pasaran luar negeri hingga akhirnya bisa menambah pemasukan negara.
“Dari pada konsetrat tambang nikel dengan kandungan 1,8 persen itu bertumpuk-tumpuk tak berguna di sekitar area pertambangan nikel yang menghasilkan kandungan 2 persen, sehingga bisa diolah didalam negeri,” tambah dia.
Perpanjangan relaksasi ekspor konsetrat juga dibutuhkan perusahaan tambang yang sedang membangun smelter. Ini sebagai pemasukan perusahaan untuk menambah modal kerja pembangunan smelter
Lalu, menurutnya, Jonan diharapkan juga bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk bisa menurunkan harga gas bumi dan meningkatkan kapasitas tersedia gas bumi untuk kebutuhan Industri Nasional.
“Sebab, saat ini harga gas bumi dan gas bumi yang digasifikasi sangat mahal dan menyebabkan produk produk industri nasional menjadi mahal dan sulit bersaing dengan negara Industri lainnya,” ulas Arief.
Seperti Industri Pupuk BUMN, contohnya, sangat berat untuk bisa mendukung industri pertanian dan perkebunan jika harga yang jadi bahan baku utama Industri pupuk mahal, berimbas pada harga pupuk. Ini akan menyebabkan terhambatnya kemajuan sektor ekonomi pertanian dan perkebunan,” tegas dia.
Juga diharapkan kebijakan Jonan nantinya dapat mempercepat projek Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt yang jadi target dari Pak Jokowi sebagai cara untuk mempercepat tumbuhnya Industri baru
Sebab, lanjut Arief, akibat harga gas bumi dan Listrik yang sangat mahal dibandingkan di negara negara regional telah menyebabkan banyaknya Industri Industri di Indonesia pindah ke negara negara yang biaya energi nya jauh lebih murah dari Indonesia.
Untuk Archandra yang saat ini diangkat Wakil Menteri ESDM, lanjut Arief, seharusnya Joko Widodo benar- benar memperhatikan status seseorang yang baru menjadi warga negara Indonesia, apakah boleh langsung menjadi pejabat negara dan sesuai undang undang yang berlaku, karena sebelumnya Archandra adalah warga Amerika yang baru menjadi WNI.
” Setahu saya setelah 5 tahun menjadi warga Indonesia baru bisa diangkat menjadi pejabat publik, dan tidak bisa serta menjadi pejabat negara,”jelasnya.
Selain itu, kemampuan Archandra sebagai pejabat yang akan mengambil kebijakan kebijakan di Bidang ESDM juga belum punya pengalaman. “Jangan dong karena sukses kerja di Amerika Serikat dagang spare part alat alat pertambangan dianggap mampu untuk menjadi pejabat negara pengambil Keputusan dalam bidang ESDM ,” pungkasnya .@dg
0 komentar:
Posting Komentar