Ruhut Sitompul. (ISTIMEWA)
LENSAINDONESIA.COM: Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan partai tempatnya bernaung prinsipnya menghormati hak politik semua kader, termasuk Ruhut Sitompul. Namun perbedaan prinsip masih dapat ditolelir sepanjang belum menjadi kebijakan partai.
“Seperti yang diamanatkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat kami menghormati perbedaan pendapat sepanjang belum menjadi garis partai,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Namun bila sudah menjadi kebijakan garis partai, maka semua kader wajib menjalankan instruksi serta mensukseskan selurh pasangan calon kepala daerah yang diusung Demokrat. Berpolitik, sejatinya mengedepankan pula etika.
“Secara etika tentu kami hormati hak politik saudara Ruhut untuk menjadi timses Ahok. Apalagi menjadi juru bicara pasangan calon lain,” ujarnya.
Tetapi, bila ditelisik dari sudut pandang organisasi, kode etik dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, tindakan Ruhut melanggar disiplin partai. Makanya mekanisme partai sedang berjalan melalui Komisi Pengawas (Kowas).
Menurutnya, Kowas sedang memproses pelanggaran disiplin yang dilakukan Ruhut. Kowas, memang sudah memanggil Ruhut agar memenuhi undangan pada akhir pekan lalu. Sayangnya, harapan Kowas mendapat penjelasan Ruhut kandas. Ruhut mangkir.
Ia mengatkan dalam beberapa hari ke depan, Kowas bakal memberikan rekomendasi tekait sanksi yang akan diberikan ke Ruhut. Rekomendasi Kowas tersebut bakal diberikan ke Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhyono.
Demokrat, tak ingin terfokus pada persoalan Ruhut. Sebab, kata Imelda, Demokrat mementingkan 101 Pilkada yang sudah di depan mata. Partai besutan SBY itu pun menargetkan kemenangan setidaknya di angka 35 persen.
“Kita tunggu saja. Urusan yang lebih penting bagi kami ada 101 Pilkada yang saat ini harus kami fokuskan agar target kemenangan 35% bisa kami capai,” [email protected]
0 komentar:
Posting Komentar