Ilustrasi jaringan cyber dunia bisnis tanah air ditembus asing secara legal. Bagaiamana kedaualatan NKRI ke depan?
LENSAINDONESIA.COM: Dari sudut pandang ekonomi, berita tentang Jack Ma sebagai penasehat e-commerce Indonesia sangat bagus.
Demikian pula berita tentang Google & Indonesia adalah Suami-Istri. Tetapi urusan negara bukan hanya bidang ekonomi; urusan negara mencakup urusan IPOLEKSOSBUD HANKAMNAS . Maka, media harus mengangkat juga diskusi atau pandangan tentang eksistensi NKRI dalam era globalisasi online ini.
Satu hal yang amat perlu disadari oleh para pemimpin di Trias Politika (eksekutif, legislatif, yudikatif) plus MPR adalah pergeseran peradaban yang sangat mendasar dari kehidupan fisik tatap muka menjadi kehidupan online atau kehidupan dunia maya (cyber world).
Contoh sederhana, sekarang bingung cari pemasukan APBN lewat Tax Amnesty, tetapi tampak belum menyadari bahwa sebentar lagi globalisasi online atau online-free-trade bisa melenyapkan objek pajak dari arus perdagangan barang & jasa.
Kolaborasi dengan Alibaba bagus lewat langkah nyata meminta Alibaba memuat sebanyak mungkin toko online atau UKM Indonesia. Tetapi meminta Jack Ma menjadi adviser dalam jajaran eksekutif itu harus memperhatikan masalah martabat dan aspek kedaulatan.
TNI tidak boleh masuk Filipina untuk bebaskan sandera; karena simbol kedaulatan. Jack Ma diminta masuk dalam urusan eksekutif dalam negeri apakah tidak dianalogikan dengan masuknya tentara asing ke dalam wilayah NKRI.
Mestinya cukup dengan merangkum kisah sukses dan kisah gagal, dari Alibaba dan Apps atau Pasar-online lainnya. Atau membentuk kerjasama atau global-partnership yang mutual respect dan mutual benefit.
Misalnya membangun Join-Market-Place atau Pasar Online Bersama antara Indonesia & China. Semua UKM indonesia terpampang di Alibaba, berdampingan dgn UKM China. Warga China bisa mengakses UKM indonesia dan demikian sebaliknya.
Namun demikian, sebagaimana saya tulis di awal; amat penting untuk segera membahas eksistensi NKRI di dunia online.
Pada jaringan broadband global, jika Indonesia tidak memikirkan adanya gerbang NKRI , termasuk di dalamnya adalah gerbang transaksi online; maka negara kita akan borderless (TANPA BATAS NEGARA). Ingat bahwa kita sedang memasuki era kehidupan online yang tidak hanya domestik tetapi global.
Nah jaringan internet Indonesia saat ini sangat TERBUKA, tanpa batas negara. Pemerintah sama sekali belum menyentuh titik ini; DPR juga belum membahas soal Batas Negara di ranah ONLINE ini.
Jadi, meski nampak baik-baik saja Jack Ma diminta menjadi adviser Pemerintah; tetapi dalam konsep bernegara ke depan, yang mesti menjadi perhatian adalah apakah NKRI masih ada. Apakah Pemerintah akan masih pegang kendali atas kehidupan online?. Jika tidak punya kendali atas kehidupan online karena semua dikendalikan dari Luar negeri, apakah Negara masih bisa disebut berdaulat?.
Para pemimpin harus punya konsep tetang kehidupan Online ini. Bukan anti asing, tapi pikirkan konsep kerjasama global seperti apa yang tetap dapat menjaga keberadaan NKRI di dunia cyber atau dunia online.
Perhatikan bahwa Jaringan broadband nasional adalah Cyber Territory NKRI. Di dalam jaringan broadband ini berlangsung kehidupan online. Setiap warga negara yang punya gadget (smartphone, tablet, wareable devices, smart-TV, M2M devices…) terhubung ke jaringan internet global. Berdaulat artinya berkuasa atau pegang kendali.
Apakah negara/Pemerintah masih pegang kendali atas lalu lintas informasi domestik & global; apakah negara mampu hadir memantau transaksi online dan memungut pajak; apakah negara mampu hadir melindungi masyarakat dari informasi yang merusak anak-anak dan masyarakat, apakah negara mampu hadir, membina pemanfaatan jaringan broadband nasional ini untuk penggunaan yang bermanfaat ekonomi, sosial budaya, ideologi, politik, dan hankamnas.
Jika jawabannya tidak, apakah masih bisa disebut berdaulat; apakah masih bisa disebut NKRI online masih ada?
Sumber: Gatra
0 komentar:
Posting Komentar