JAKARTA (HK)— Mayor Agus Harimurti Yudhoyono resmi diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 berpasangan dengan Sylvia Murni. Pasangan ini diusung Koalisi Cikeas yang terdiri atas Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN.
Agus yang menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning telah mengajukan pengunduran diri dari prajurit TNI. Prestasi-prestasi akademik diraih Agus saat di militer. Lulus dari Lembah Tidar, Agus kemudian bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Sedangkan Sylviana merupakan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Ia juga mantan Wali Kota Jakarta Pusat dan pernah menjadi perempuan pertama sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI.
Agus-Sylviana resmi mendaftar ke Kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (23/9) malam.
Seusai keduanya mendaftar dan hendak meninggalkan Kantor KPU DKI Jakarta, para pendukung yang menunggu di depan Kantor KPU DKI segera menyanyikan yel-yel dukungan untuk Agus dan Sylvi. "Yok ayo, ayo Agus-Sylvi, kuingin kita harus menang," begitu bunyi yel-yel pendukung Agus dan Sylvi.
Adapun Agus-Sylviana dan rombongan langsung meninggalkan Kantor KPU DKI dan bertolak ke Kantor DPP Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, menilai, Agus Harimurti Yudhoyono terlalu cepat untuk ditarik ke dunia politik dengan menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta.
Sebab, Agus saat ini masih perwira menengah dengan pangkat mayor infanteri. "Agus masih sangat muda, tak punya pengalaman politik apa pun, dan tak juga punya pengalaman militer yang cukup tinggi diajukan jadi cagub DKI Jakarta," kata Ikrar, Jumat (23/9).
Ikrar membandingkan dengan Gubernur DKI terdahulu yang juga berasal dari militer, mulai dari Ali Sadikin, Tjokro Panolo, hingga Sutiyoso. Semuanya menjadi Gubernur DKI dengan modal pangkat letnan jenderal. "Buat saya ngaco saja sih. Dia mau jadi panutan, panutan apa anak masih ingusan gitu. Apa warga Jakarta memercayai pengelolaan Jakarta dengan seorang yang masih berpangkat mayor?" ucap Ikrar.
Ikrar pun menilai, Agus sudah mengambil pertaruhan besar dengan meninggalkan karier militer dan terjun ke dunia politik. Jika sukses di pertarungan DKI 1, karier Agus bisa moncer dan berpeluang menjadi penerus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi RI 1.
Namun, ia pesimistis, dengan pangkat dan pengalaman yang minim, Agus bisa sukses di dunia politik. "Dalam demokrasi, butuh sistem kaderisasi berdasarkan merit sistem. Di Amerika, tidak ada masih berpangkat rendah maju jadi pemimpin. Tidak ada yg berpangkat rendahan. Dalam militer senioritas itu penting," ucap Ikrar.
Terlebih lagi, lanjut Ikrar, Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni harus menghadapi pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang memiliki elektabilitas cukup tinggi dan kinerjanya sudah terbukti.
"Sekarang apa yang bisa ditawarkan Agus dan Sylviana karena membangun Jakarta baru itu baru benar-benar dilaksanakan secara revolusioner di bawah Ahok-Djarot dan sebelumnya Jokowi-Ahok," ucap Ikrar.
Manjunya Agus di Pilgub DKI, Ikrar menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih berusaha menunjukkan pengaruhnya dalam perhelatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Hal itu terlihat dari upaya SBY untuk membangun Koalisi Cikeas yang terdiri dari empat parpol, yakni Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). " Poros Cikeas itu adalah poros SBY. SBY masih bermimpi punya power untuk mengatur negeri ini," kata Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/9).
Menurut Ikrar, agar lebih mudah dalam membangun koalisi, Presiden keenam RI itu mendekati partai-partai yang memang belum mempunyai calon yang jelas untuk diusung pada Pilgub DKI. Di sisi lain, SBY menolak untuk bergabung dengan koalisi pendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang sudah terbentuk terlebih dulu.
Ikrar menilai, Koalisi Cikeas ini mengingatkan kepada koalisi yang dibangun SBY pada 10 tahun masa pemerintahannya dulu. "Mereka yang ikut dalam koalisi itu adalah bagian dari koalisi pemerintahan SBY-JK dan SBY Boediono," ucap Ikrar.
PKB, PAN, dan PPP selama ini memang dikenal sebagai koalisi "setia" bagi pemerintahan SBY selama berkuasa dari tahun 2004-2014. Ketiga partai itu seolah "reuni" kembali pada Pilkada DKI Jakarta kali ini.
Di sisi lain, Ikrar melihat koalisi yang dibangun oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan pada Koalisi Merah Putih di "kompetisi" Pemilihan Presiden 2014 lalu. Adapun koalisi pendukung petahana Ahok-Djarot yang sudah terbentuk terlebih dahulu, menurut Ikrar, adalah murni koalisi baru.
Koalisi ini terbentuk karena magnet Ahok yang memiliki elektabilitas cukup tinggi untuk memenangi Pilgub DKI Jakarta. Sejumlah parpol pun akhirnya mengambil langkah realistis dengan mengusung Ahok. "Ahok 'sebau-bau' mulutnya dalam mengeluarkan pernyataan, tetapi ke mana pun dia pergi, walau katanya mau didemo, tetapi tetap warga malah ber-selfie ria," ucap Ikrar
Pengunduran Diri
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Mayor Agus Harimurti Yudhoyono. Surat pengunduran diri itu telah diterima pada Jumat (23/9) pagi melalui Komandan Brigade, Panglima Daerah Militer, untuk ditembuskan kepada Kepala Staf Angkatan Darat.
"Mayor Agus sudah mengajukan pengunduran diri, bukan diberhentikan. Mengundurkan diri karena mengikuti pilkada," kata Gatot di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (23/9).
Gatot mengatakan Agus sudah bisa mengundurkan diri. Sebab, Agus adalah lulusan Akademi Militer tahun 2000 yang telah melewati masa dinas 16 tahun. "Itu keinginan pribadi, tidak bisa ditolak." Surat itu, kata Gatot, akan langsung diproses.
Gatot menambahkan, surat pemberhentiannya akan diberikan apabila Agus mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum. "Kalau Mayor Agus nanti mendaftar sebagai calon gubernur di KPU maka otomatis surat pemberhentiannya diajukan."
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno mengatakan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur dari militer atau pegawai negeri sipil (PNS) tidak perlu mengundurkan diri saat mendaftar.
Syarat pengunduran diri wajib dipenuhi bila bakal calon sudah lolos verifikasi dan sah menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. " Kalau sekarang (pendaftaran) cukup surat pernyataan bersedia mengundurkan diri saja," kata Sumarno di kantor KPUD Jakarta, Jumat (23/9). Ia menyatakan penetapan bakal calon menjadi calon gubernur definitif akan diumumkan pada 24 Oktober 2016.
Saat itulah, ucap Sumarno, bakal calon yang berasal dari militer, kepolisian, atau pegawai negeri sipil wajib menyertakan surat keputusan pengunduran diri yang resmi dari atasan atau institusi.
Ia mengatakan jika tidak mengundurkan diri maka hal itu akan menjadikan calon gubernur dan calon wakil gubernur gagal mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pilkada). "Kalau untuk Pak Ahok-Djarot wajib menyertakan surat pernyataan bersedia cuti, bukan mundur. Kalau tidak ada cuti jadi penyebab tidak bisa menjadi calon," ucapnya. (kcm/tmp)
Share
0 komentar:
Posting Komentar